Bos CV Sentosa Seal Jadi Tersangka, Tahan 108 Ijazah Eks Karyawan di Rumahnya

SURABAYA — Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur menetapkan bos CV Sentosa Seal, Jan Hwa Diana, sebagai tersangka kasus penggelapan ijazah milik 108 eks karyawannya.

Diana kini telah ditahan dan dijerat Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.

"Benar, tersangka menggelapkan 108 ijazah milik mantan karyawan yang sudah keluar dari perusahaan," ungkap Wakil Direktur Reskrimum Polda Jatim, AKBP Suryono, Jumat (23/5/2025).

Baca Juga:

• Kasus Penahanan Ijazah oleh Perusahaan Kembali Terjadi di Surabaya
• Kericuhan Warnai Paripurna DPRD Sumut, Empat Oknum Mengaku Wartawan Tuntut Keadilan PHK

Ratusan dokumen pendidikan tersebut ditemukan saat penggeledahan di rumah pribadi Diana.

Seluruhnya terbukti merupakan milik para mantan karyawan CV Sentosa Seal yang tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut.

Baca Juga:

• Polisi Telusuri Kematian Diplomat Muda di Menteng, Istri Korban Tiga Kali Minta Penjaga Kos Cek Kamar
• FORMADES Apresiasi Kementerian Ketenagakerjaan RI atas Penanganan Cepat Kasus PHK di Proyek Batang Toru

Menurut Suryono, kasus ini bermula dari laporan masyarakat, khususnya dari pelapor utama bernama Sasmita.

Ia menyebut terdapat setidaknya 9 korban awal yang melaporkan bahwa ijazah mereka ditahan perusahaan, namun penyelidikan membuktikan jumlahnya jauh lebih besar.

"Total ada 108 ijazah yang kami sita sebagai barang bukti. Ini menjadi bukti kuat bahwa ada unsur kesengajaan dalam penahanan dokumen milik eks karyawan," tegas Suryono.

Setelah penetapan tersangka, Diana dipindahkan dari Rutan Polrestabes Surabaya ke markas Ditreskrimum Polda Jatim untuk proses penyidikan lanjutan dan pemeriksaan tambahan.

Penahanan ijazah oleh pemberi kerja tergolong pelanggaran hukum serius karena dapat menghambat hak eks karyawan untuk melanjutkan pekerjaan atau pendidikan.

Aktivis ketenagakerjaan mengecam praktik semacam ini dan mendesak penegakan hukum tegas agar kejadian serupa tidak terulang.

Pemerintah juga didorong untuk memperketat regulasi perlindungan hak tenaga kerja di sektor informal maupun formal.*

(d/a008)