BPBD Binjai Turunkan Satgas Bersihkan Drainase di Limau Mungkur, Antisipasi Banjir Saat Musim Hujan
BINJAI Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai mengerahkan puluhan personel Satuan Tugas (Satgas) untuk melaksanakan goto
PEMERINTAHAN
MEDAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara dari Fraksi Partai NasDem, Berkat Kurniawan Laoli, mengungkap praktik pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik) Nias Selatan terhadap guru penerima tunjangan daerah terpencil (Dacil).
Dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang berlangsung Kamis (22/5), Berkat menyampaikan langsung kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut soal keluhan dari para guru SMA/SMK penerima tunjangan Dacil di wilayah tersebut.
"Semalam di paripurna saya sampaikan kepada gubernur dan wakil gubernur terkait laporan dan keluhan dari guru-guru di Nias Selatan. Dugaan pungli ini sangat meresahkan," ujar Berkat kepada wartawan, Jumat (23/5/2025).
Berkat menjelaskan bahwa meskipun dana tunjangan disalurkan langsung ke rekening para guru, namun ada "kesepakatan tidak resmi" yang memaksa para guru menyetor kembali sebagian dana kepada oknum ASN.
"Dana memang dikirim ke rekening masing-masing guru, tetapi kemudian para guru diminta menyetor kembali sebesar 30 persen dari tunjangan tersebut kepada oknum yang sudah ditunjuk," katanya.
Ia menyebutkan bahwa terdapat bukti transfer dari sejumlah guru sebagai penguat laporan ini.
Mirisnya, para guru yang enggan menyetor diancam akan dicoret dari daftar penerima tunjangan Dacil.
"Bayangkan, dari 300 guru penerima, jika setiap orang dipotong 30 persen, jumlah yang dikumpulkan sangat besar. Apalagi sebagian besar penerima adalah guru tidak tetap (GTT) dengan gaji hanya sekitar Rp500 ribu per bulan," tambahnya.
Lebih jauh, Berkat meyakini bahwa praktik serupa juga bisa terjadi di daerah lain, namun belum ada yang berani mengungkapnya.
Ia mendesak pemerintah provinsi dan aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan tersebut.
"Tadi Pak Wakil Gubernur menanyakan apa itu Dacil, dan beliau bilang akan menindaklanjuti. Kita berharap laporan ini bisa jadi langkah awal untuk bersih-bersih birokrasi pendidikan dari oknum-oknum yang mencederai hak para guru," tutupnya.*
(sp/a008)
BINJAI Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai mengerahkan puluhan personel Satuan Tugas (Satgas) untuk melaksanakan goto
PEMERINTAHAN
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depicab SOKSI) Kota Binjai menggelar bakti sosial berupa sun
NASIONAL
MEDAN Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 tahun 2026 hadir dengan konsep baru yang lebih modern, nyaman, dan estetik. Mengusung seman
PARIWISATA
JAKARTA Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sembilan kepala daerah sepanjan
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, angkat bicara terkait sorotan publik terhadap penunjukan sejumla
PEMERINTAHAN
MEDAN Kemacetan parah terjadi di ruas Jalan MedanBerastagi, Sumatera Utara, pada Sabtu (4/7/2026) malam hingga Minggu (5/7/2026) pagi.
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara
NASIONAL
JAKARTA Korban tewas dalam operasi penggerebekan bandar narkoba di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, kembali bertambah. Aiptu Sumar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Nasional (Timnas) Indonesia menargetkan penampilan maksimal saat berlaga di kandang maupun tandang pada ajang Piala AFF 2026
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 55 keping logam platinum dengan total berat sekitar 55 kilogram saat melak
HUKUM DAN KRIMINAL