Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BLITAR — Ratusan warga Desa Sanankulon, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, melakukan aksi protes besar-besaran dengan mendatangi kantor desa pada Rabu (28/5/2025) malam.
Aksi ini dipicu oleh dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh NV, seorang perangkat desa yang menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan.
Warga menuntut agar NV segera diberhentikan dari jabatannya setelah mencuat informasi bahwa ia telah menikah siri dengan wanita muda berinisial VC yang disebut-sebut kini sedang hamil.
Pernikahan siri tersebut dikabarkan berlangsung pada 21 April 2025, saat NV masih berstatus sebagai suami sah dari istri pertamanya.
"Warga marah karena tindakan ini dianggap tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik. Apalagi jika benar wanita yang dinikahinya itu kini hamil," ungkap salah satu warga yang turut hadir dalam aksi.
Situasi sempat memanas karena warga mendesak agar keputusan pemberhentian diambil saat itu juga.
Namun, Kepala Desa Sanankulon, Eko Triono, menegaskan bahwa proses pemberhentian perangkat desa harus melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Masyarakat menyampaikan aspirasi terkait dugaan asusila yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan. Namun sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, pemberhentian harus diajukan ke bupati melalui camat dan menunggu rekomendasi dari tim kabupaten," jelas Eko.
Eko juga membenarkan bahwa NV telah menikah secara siri dengan VC, seorang wanita 25 tahun dari dusun lain di Desa Sanankulon.
Menurutnya, NV sudah mengajukan izin poligami ke pengadilan agama dan mengklaim telah mendapat persetujuan dari istri sahnya.
Meski pernikahan siri tersebut memiliki dasar hukum, warga tetap mengecam tindakan NV karena dinilai mencoreng etika dan moral sebagai aparat desa.*
(bs/a008)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN