2,4 Juta Lapangan Kerja Dijanjikan Tercipta, Purbaya Akui Belum Cukup Atasi 7,2 Juta Pengangguran
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 pada 2027 dapat menciptakan sekitar 2
EKONOMI
MEDAN - Pengadilan Tinggi (PT) Medan, Sumatera Utara, mengurangi hukuman penjara Debby Kent (37) dari 20 tahun menjadi 15 tahun, sekaligus menjatuhkan denda Rp1 miliar subsider enam bulan penjara. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Medan memvonis Debby 20 tahun penjara terkait kasus pabrik ekstasi rumahan di Jalan Kapten Jumhana, Medan Area.
Hakim Ketua Krosbin Lumban Gaol menyampaikan putusan banding tersebut pada Jumat (30/5/2025). Debby terbukti bersalah atas tindak pidana narkotika dan psikotropika, melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Selain Debby, PT Medan juga memperkuat vonis terhadap terdakwa lain dalam perkara yang sama. Mhd Syahrul Savawi alias Dodi (45), yang berperan dalam pengadaan alat cetak dan pemasaran ekstasi, divonis penjara seumur hidup. Sedangkan Hilda Dame Ulina Pangaribuan (36), mantan supervisor, tetap dihukum 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan.
Sementara itu, terdakwa Arpen Tua Purba (30), pegawai loket Paradep, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Medan juga memperkuat vonis pidana mati terhadap Hendrik Kosumo (41), suami Debby Kent dan pemilik pabrik ekstasi tersebut, yang terbukti melanggar Pasal 113 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Kasus ini menjadi sorotan lantaran skala produksi ekstasi rumahan yang besar, melibatkan beberapa pelaku dengan peran berbeda dalam jaringan narkoba tersebut.*
(tb/j006)
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 pada 2027 dapat menciptakan sekitar 2
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya mengamankan 322 orang yang diduga berkaitan dengan kerusuhan setelah demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di atas 5 belum sepenuhnya dirasaka
EKONOMI
KUPANG Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan tidak ada tambahan korban meninggal akibat gempa di Nusa Tenggara Timur (
NASIONAL
JAKARTA, BITVONLINE.COM Dua permohonan Visa D2 yang diajukan PT Buana Media Independen belum memperoleh keputusan hampir dua bulan setel
NASIONAL
JAKARTA Polri mencatat 189 laporan polisi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia. Dari penangana
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan soal pengemudi becak motor yang sempat tercatat dalam
EKONOMI
JAKARTA Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara soal Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang tidak membubuhkan tanda
POLITIK