Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
SEMARANG — Mantan Camat Gajahmungkur yang kini menjabat Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Ade Bhakti Ariawan, mengaku pernah ikut mengantar uang Rp350 juta kepada aparat penegak hukum di Kota Semarang.
Pengakuan ini disampaikan saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap yang menjerat mantan Wali Kota Semarang, di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (4/6).
Ade menyatakan, dirinya mendampingi Eko Yuniarto, mantan Ketua Paguyuban Camat Kota Semarang, untuk menyerahkan uang tersebut.
Menurutnya, uang diberikan kepada dua pihak, yakni Kanit Tipikor Polrestabes Semarang sebesar Rp200 juta, dan Kasi Intelijen Kejari Semarang sebesar Rp150 juta.
"Waktu penyerahan di Polrestabes, saya hanya menunggu di luar. Saat ke Kejari, saya datang terlambat. Pak Eko sudah bertemu dengan Pak Iman," ungkap Ade di hadapan majelis hakim yang dipimpin Gatot Sarwadi.
Ia menjelaskan bahwa pemberian uang dilakukan pada April 2023 dan disebut sebagai bagian dari "kebutuhan paguyuban camat".
Dana itu bersumber dari proyek penunjukan langsung (PL) di Kecamatan Gajahmungkur, di mana Ade menyetorkan Rp148 juta kepada Martono, Ketua Gapensi Semarang.
Uang itu kemudian ditambah oleh staf Martono, Lina, sekitar Rp180 juta.
Dalam persidangan juga terungkap bahwa proyek PL di 16 kecamatan di Semarang merupakan bentuk permintaan dari Alwin Basri, suami mantan Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu, yang disebut mewakili kepentingan wali kota.
Ade menyebutkan, dari hasil rapat para camat di Kota Salatiga, disepakati nilai proyek PL senilai Rp16 miliar dari usulan awal Rp20 miliar.
Dari nilai proyek tersebut, disepakati adanya fee 13 persen yang harus disetorkan kepada Martono.
Namun, Ade mengaku tidak mengetahui tujuan akhir dari uang tersebut.
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN