Kejati Sumut Mulai Usut Dugaan Korupsi KIP Kuliah di LLDikti Wilayah I, Masuk Tahap Pulbaket
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA -Penanganan kasus ribuan cartridge liquid rokok elektrik yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Batu Bara menuai pro dan kontra di masyarakat.
Sejumlah pihak mempertanyakan kewenangan unit narkoba dalam menangani perkara yang diduga berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 terkait sediaan farmasi.
Kelompok yang kontra menilai, karena kasus ini tidak secara langsung berkaitan dengan narkotika, seharusnya ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), bukan Satres Narkoba.
Menanggapi polemik tersebut, Kasi Humas Polres Batu Bara Iptu Ahmad Fahmi angkat bicara dan memberikan penjelasan terkait lingkup kewenangan Satres Narkoba.
"Satres Narkoba Polres Batu Bara tidak hanya menangani kasus narkotika. Mereka juga bertugas menangani peredaran obat-obatan berbahaya lainnya yang termasuk dalam bahan adiktif," ujar Fahmi kepada media, Senin (9/6/2025).
Fahmi menegaskan bahwa istilah narkoba mencakup narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Oleh karena itu, kasus liquid rokok elektrik yang mengandung zat berbahaya termasuk dalam ranah yang bisa ditindak oleh Satres Narkoba.
Lebih lanjut, Fahmi mengungkapkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sumatera Utara, yang menunjukkan bahwa liquid dalam ribuan cartridge tersebut mengandung senyawa etomidate, zat anestesi yang biasa digunakan untuk pembiusan hewan.
"Karena kandungan berbahaya tersebut, Satres Narkoba memiliki dasar hukum dan kewenangan untuk menangani kasus ini," tegas Fahmi.
Seperti diketahui, Satres Narkoba Polres Batu Bara mengamankan seorang pria berinisial I (24), warga Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, pada Minggu (18/5/2025). Dalam penggerebekan tersebut, petugas menyita:
3.393 paket liquid rokok elektrik dalam 35 bungkus plastik transparan
1 botol air mineral berisi liquid
2 tas besar penyimpanan cartridge
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL