Diisukan Tewas, Netanyahu Akhirnya Muncul ke Publik: Iran Bukan Lagi Negara yang Sama
JAKARTA Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya muncul ke publik untuk pertama kalinya sejak konflik bersenjata antara Israel
INTERNASIONAL
JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas, meminta aparat penegak hukum untuk memeriksa pejabat yang terlibat dalam penerbitan izin pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ia menduga izin tersebut dikeluarkan tanpa prosedur yang sah dan berpotensi mengandung unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
"Wajib diperiksa pejabat yang berwenang dengan indikasi-indikasi lain yang menyebabkan izin itu bisa diproses dan diterbitkan. Pasti ada indikasi KKN dalam proses penerbitan izin tambang yang tidak prosedural," kata Yan dalam keterangannya, Senin (9/6/2025).
Yan menyoroti tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, yang menurutnya telah lama beroperasi meski menghadapi penolakan dari masyarakat adat.
Ia menduga adanya pembiaran oleh pemerintah sebelumnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Raja Ampat, yang dikenal sebagai kawasan wisata kelas dunia dan termasuk wilayah hutan lindung, seharusnya dilindungi dari aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan.
"Perizinan tambang harus dikaji ulang secara menyeluruh agar sesuai dengan regulasi dan tidak merusak lingkungan. Apalagi Raja Ampat merupakan kawasan konservasi dan wisata yang dilindungi," ucap Yan.
Ia juga menekankan pentingnya kajian AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), yang selama ini menurutnya diabaikan dalam banyak proyek tambang di Papua.
Yan menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi harus tercermin dalam penanganan kasus-kasus seperti ini.
"Jika ada indikasi suap dalam penerbitan izin, maka harus diperiksa dan diproses hukum. Ini bagian dari komitmen Presiden untuk mengembalikan kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat," tegasnya.
Dia juga meminta perusahaan tambang yang terlibat segera diproses hukum jika terbukti melakukan pelanggaran.
Kasus ini, menurutnya, bisa menjadi pintu masuk evaluasi besar-besaran terhadap seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Papua.
JAKARTA Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya muncul ke publik untuk pertama kalinya sejak konflik bersenjata antara Israel
INTERNASIONAL
JAKARTA Mantan anggota tim teknis analisa kebutuhan alat pembelajaran teknologi informasi, Stefani Nadia Purnama, mengungkap isi pertemu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo, Rismon Sianipar, bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan upaya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk membungkam Pansus Haji
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya aliran biaya percepatan haji khusus pada kuota tambahan 2023 yang diduga me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan fee percepatan ibadah haji khusus yang melibatkan mantan Menteri Agama (Men
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, mengungkapkan pemerintah pusat akan menambah anggaran penanganan pascabencana di
PEMERINTAHAN
MEDAN Di tengah masyarakat Batak, terdapat sebuah tradisi yang sarat makna penghormatan kepada orang tua, yaitu Manulangi. Ritual ini di
SENI DAN BUDAYA
TOBA Di tengah keindahan Danau Toba, terdapat kampung tua yang masih mempertahankan tata ruang tradisional masyarakat Batak Toba, salah
PARIWISATA
MEDAN Warga di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung digegerkan dengan penemuan mayat seorang perempuan bernama Maria
PERISTIWA