Mentan Laporkan Cadangan Beras Nasional Cukup untuk 324 Hari, Namun Anggaran Terbatas
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa cadangan beras nasional Indonesia saat ini berada pada angka yang sang
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Khusus, Muhammad Haniv (MH), terkait kasus dugaan gratifikasi yang terjadi selama masa jabatannya pada 2015–2018.
Haniv keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 14.52 WIB dari gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).
Ia enggan memberikan komentar kepada awak media dan memilih meninggalkan lokasi dengan mengenakan batik krem sambil menelpon.
Haniv juga tampak menerobos hujan deras sebelum masuk ke mobilnya.
Diketahui, Haniv mulai diperiksa sejak pukul 09.40 WIB, sehingga total pemeriksaan berlangsung sekitar lima jam.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Haniv sebagai tersangka gratifikasi pada 12 Februari 2025.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa Haniv diduga menyalahgunakan jabatannya sebagai PNS DJP dengan meminta sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu, khususnya dari kalangan wajib pajak.
"Haniv menggunakan jabatan dan jejaringnya untuk mencari sponsor dalam rangka mendukung bisnis fashion milik anaknya. Ia mengirimkan email permintaan bantuan modal kepada beberapa pengusaha," ungkap Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Dari hasil penyidikan, Haniv diketahui menerima gratifikasi senilai Rp 804 juta yang secara spesifik digunakan untuk menunjang bisnis anaknya.
Tak hanya itu, ia juga menerima uang lainnya hingga total mencapai Rp 21,5 miliar.
KPK menyebut uang tersebut tidak bisa dijelaskan asal-usulnya secara sah oleh Haniv.
Atas perbuatannya, Haniv diduga melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara.
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa cadangan beras nasional Indonesia saat ini berada pada angka yang sang
EKONOMI
BANDA ACEH Polda Aceh menggelar Operasi Ketupat Seulawah 2026 dalam rangka memberikan pengamanan dan pelayanan bagi masyarakat yang mera
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang meli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengkaji berbagai langkah penghematan untuk menghadapi dampak perang di Timur Tengah yang berpotensi m
POLITIK
MEDAN Umat Buddha di Sumatera Utara menyalurkan 300 paket bahan pokok kepada masyarakat yang membutuhkan menjelang Hari Raya Idulfitri 1
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua orang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Cilac
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengutuk keras teror penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang terdakwa kasus narkoba bernama Mahlul Ridha dilaporkan kabur usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Stabat, Kabup
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepolisian segera mengusut dan menangkap pelaku penyiraman air keras terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehProf. Dr. Prudensius MaringKEKERASAN terhadap individu yang menyuarakan kritik publik hampir tidak pernah dipahami masyarakat sebagai p
OPINI