Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kembali menyambangi Bareskrim Polri pada Rabu (11/6).
Kedatangannya untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah susun di Cengkareng, Jakarta Barat, yang mencuat sejak 2016 lalu.
"Tambahan BAP pemeriksaan Maret tahun lalu soal lahan (rumah susun) Cengkareng," kata Ahok singkat kepada wartawan di lokasi pemeriksaan.
Meski tak merinci isi pemeriksaan, Ahok menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif dan mendukung penuh proses hukum yang berjalan.
"Intinya membantu penyidik agar tidak kalah dengan tersangka," ujarnya.
Kasus ini bermula dari pembelian lahan seluas 4,9 hektare yang direncanakan untuk pembangunan rumah susun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah (DPGP) DKI Jakarta.
Lahan tersebut dibeli dari pemilik sertifikat atas nama Toeti Noezlar Soekarno.
Dalam prosesnya, Toeti melalui kuasa hukumnya diduga memberikan uang kepada pejabat di lingkungan Dinas Perumahan untuk memperlancar transaksi.
Saat itu, Ahok yang menjabat Gubernur menaruh curiga terhadap anggaran pembelian lahan senilai Rp 684 miliar tersebut.
Melihat potensi penyimpangan, Ahok meminta agar kasus ini dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif.
Hasil klarifikasi BPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proses pembelian lahan dan potensi kerugian negara.
Penelusuran dilanjutkan oleh Bareskrim Polri, yang kemudian menetapkan dua tersangka, yaitu Sukmana, mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan DKI Jakarta, serta Rudy Hartono Iskandar dari pihak swasta.
Pemeriksaan Ahok kali ini menjadi bagian dari upaya pendalaman penyidikan atas kasus yang hingga kini masih terus dikembangkan oleh kepolisian.*
(kp/a008)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL