KPK Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji, Lima Laporan Masuk Sejak 2024

Menurutnya, penambahan kuota berpotensi membuka celah terjadinya penyimpangan.

"Saya memang tidak selalu berambisi untuk menambah kuota haji karena kalau untuk menambah kuota haji, ini berpeluang terjadinya penyimpangan," ujarnya saat menghadiri acara di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Rabu (12/3).

Nasaruddin menekankan bahwa manajemen pelayanan yang berkualitas lebih penting daripada jumlah kuota.

Ia menyebut bahwa penambahan pendamping haji lebih dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan jemaah.

Selain faktor teknis seperti akomodasi dan transportasi, Menag juga menyinggung aspek etika.

Penambahan kuota yang tidak terkendali bisa menimbulkan masalah, termasuk mengambil hak negara lain.

"Kalau ditambah, bisa saja nanti nyerbu kemahnya orang, makanannya orang, busnya orang. Mau ditolak, tapi orang Indonesia juga," kata Nasaruddin, menggambarkan potensi konflik di lapangan.

Berbagai pihak mendorong KPK untuk serius menindaklanjuti laporan-laporan tersebut.

Dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji dianggap sangat sensitif, karena menyangkut ibadah suci umat Islam dan pelayanan negara kepada rakyat.

KPK belum merinci pihak-pihak yang akan dipanggil, namun proses penyelidikan sedang berlangsung dan menjadi perhatian publik menjelang musim haji berikutnya.*

(cn/a008)