KPK Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji, Lima Laporan Masuk Sejak 2024

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji Indonesia.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu membenarkan bahwa perkara ini sedang dalam proses penyelidikan.

"Benar, perkara kuota haji sedang diusut," kata Asep, Kamis (19/6/2025).

Isu korupsi kuota haji mencuat pada tahun 2024, saat Kementerian Agama (Kemenag) masih dipimpin oleh Yaqut Cholil Qoumas.

Sepanjang Juli hingga Agustus 2024, KPK menerima setidaknya lima laporan pengaduan dari berbagai kelompok masyarakat yang menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji.

Laporan pertama diterima dari Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) pada 31 Juli 2024.

Mereka mendesak KPK memeriksa Menag Yaqut dan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki.

Laporan kedua dilayangkan oleh Front Pemuda Anti-Korupsi pada 1 Agustus 2024. Mereka menuding adanya pengalihan kuota secara sepihak oleh Kemenag.

Selanjutnya, mahasiswa STMIK Jayakarta juga mengadukan dugaan serupa pada 2 Agustus 2024.

Laporan keempat datang dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat (AMALAN Rakyat) pada 5 Agustus 2024.

Terakhir, Jaringan Perempuan Indonesia (JPI) mengajukan laporan kelima ke KPK pada 6 Agustus 2024.

Menteri Agama saat ini, Nasaruddin Umar, menyatakan bahwa dirinya tidak berambisi menambah kuota haji.

Menurutnya, penambahan kuota berpotensi membuka celah terjadinya penyimpangan.

"Saya memang tidak selalu berambisi untuk menambah kuota haji karena kalau untuk menambah kuota haji, ini berpeluang terjadinya penyimpangan," ujarnya saat menghadiri acara di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Rabu (12/3).

Nasaruddin menekankan bahwa manajemen pelayanan yang berkualitas lebih penting daripada jumlah kuota.

Ia menyebut bahwa penambahan pendamping haji lebih dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan jemaah.

Selain faktor teknis seperti akomodasi dan transportasi, Menag juga menyinggung aspek etika.

Penambahan kuota yang tidak terkendali bisa menimbulkan masalah, termasuk mengambil hak negara lain.

"Kalau ditambah, bisa saja nanti nyerbu kemahnya orang, makanannya orang, busnya orang. Mau ditolak, tapi orang Indonesia juga," kata Nasaruddin, menggambarkan potensi konflik di lapangan.

Berbagai pihak mendorong KPK untuk serius menindaklanjuti laporan-laporan tersebut.

Dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji dianggap sangat sensitif, karena menyangkut ibadah suci umat Islam dan pelayanan negara kepada rakyat.

KPK belum merinci pihak-pihak yang akan dipanggil, namun proses penyelidikan sedang berlangsung dan menjadi perhatian publik menjelang musim haji berikutnya.*

(cn/a008)