JAKARTA — Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Anak Medan (FAM) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (26/6/2025), menuntut pengusutan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Medan dan mantan Kepala Dinas Perkimcitaru Kota Medan, Alexander Sinulingga.
Aksi ini dipicu lambannya proses pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Medan.
Massa menduga, keterlambatan ini bukan karena alasan teknis, melainkan adanya permainan "setoran" dan tarik-menarik kepentingan yang melibatkan legislatif, pejabat daerah, dan pengusaha.
Baca Juga:
"Kami menduga Paripurna pencabutan RDTR sengaja ditunda karena setoran dari para pengusaha belum terkumpul. Bahkan, Dinas Perkimcitaru disebut sebagai koordinator pengumpulan dana," tegas Koordinator Aksi, Daniel Sinaga.
Dalam orasinya, FAM menyampaikan beberapa poin tuntutan utama:
Baca Juga:
- Dugaan pemerasan oleh oknum DPRD Medan dan pejabat Pemko terhadap pengusaha demi percepatan pencabutan RDTR.
- Penundaan Paripurna DPRD tanggal 2 Juni 2025 diduga akibat belum meratanya "setoran".
- Ketidakhadiran mayoritas anggota dewan dalam paripurna dianggap sebagai bentuk protes atas pembagian yang tidak adil.
- Iklim investasi di Kota Medan dianggap lumpuh akibat ketidakjelasan pencabutan RDTR.
- Desakan pemeriksaan terhadap Alexander Sinulingga dan seluruh anggota Bapemperda DPRD Medan oleh KPK.
Daniel juga menegaskan bahwa pihaknya telah menyerahkan laporan resmi kepada Tenaga Ahli Humas KPK, Mukti, sebagai bukti komitmen mereka dalam mengawal isu ini secara hukum.
Alexander Sinulingga, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, belum memberikan tanggapan atas aksi tersebut.
Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memulai
Pemerintahan
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke41 Tahun 2025 dengan meriah dan penuh makna di Lapan
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba, khususnya di kawa
Pemerintahan
ACEH SINGKIL Universitas Aufa Royhan (UNAR) kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang kese
Kesehatan
ACEH SINGKIL Universitas Aufa Royhan (UNAR) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kesehatan daerah
Kesehatan
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menanggapi serius keluhan warga terkait aktivitas kafe tuak di Jalan Ikahi II, Keluraha
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Jafar Syahbuddin Ritonga, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga
Pemerintahan
PADANG SIDIMPUAN, SUMUT Dunia pendidikan di Kota Padang Sidimpuan kembali tercoreng akibat dugaan pelanggaran hak siswa oleh salah satu
Hukum dan Kriminal
BALI Bencana banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Provinsi Bali setelah hujan deras mengguyur sejak Selasa (9/9) hingga Ra
Peristiwa
ACEH SINGKIL Dalam rangka memperkuat peran pendidikan dalam peningkatan mutu layanan kesehatan, Universitas Aufa Royhan (UNAR) menggelar
Kesehatan