APINDO Ungkap 67 Persen Perusahaan Tak Mau Rekrut Karyawan Baru, Menaker Buka Suara
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli merespons hasil survei Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang menyebut sebagian besar peru
EKONOMI
JAKARTA — Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Anak Medan (FAM) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (26/6/2025), menuntut pengusutan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Medan dan mantan Kepala Dinas Perkimcitaru Kota Medan, Alexander Sinulingga.
Aksi ini dipicu lambannya proses pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Medan.
Massa menduga, keterlambatan ini bukan karena alasan teknis, melainkan adanya permainan "setoran" dan tarik-menarik kepentingan yang melibatkan legislatif, pejabat daerah, dan pengusaha.
"Kami menduga Paripurna pencabutan RDTR sengaja ditunda karena setoran dari para pengusaha belum terkumpul. Bahkan, Dinas Perkimcitaru disebut sebagai koordinator pengumpulan dana," tegas Koordinator Aksi, Daniel Sinaga.
Dalam orasinya, FAM menyampaikan beberapa poin tuntutan utama:
- Dugaan pemerasan oleh oknum DPRD Medan dan pejabat Pemko terhadap pengusaha demi percepatan pencabutan RDTR.
- Penundaan Paripurna DPRD tanggal 2 Juni 2025 diduga akibat belum meratanya "setoran".
- Ketidakhadiran mayoritas anggota dewan dalam paripurna dianggap sebagai bentuk protes atas pembagian yang tidak adil.
- Iklim investasi di Kota Medan dianggap lumpuh akibat ketidakjelasan pencabutan RDTR.
- Desakan pemeriksaan terhadap Alexander Sinulingga dan seluruh anggota Bapemperda DPRD Medan oleh KPK.
Daniel juga menegaskan bahwa pihaknya telah menyerahkan laporan resmi kepada Tenaga Ahli Humas KPK, Mukti, sebagai bukti komitmen mereka dalam mengawal isu ini secara hukum.
Alexander Sinulingga, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, belum memberikan tanggapan atas aksi tersebut.
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli merespons hasil survei Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang menyebut sebagian besar peru
EKONOMI
JAKARTA Rismon Sianipar mengaku merasa lega setelah penyidik Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) da
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati pembentukan badan khusus untuk menyelenggarakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui Ran
NASIONAL
SURABYA Kepolisian Daerah Jawa Timur membongkar sindikat perdagangan satwa dilindungi jenis komodo yang diduga melibatkan jaringan Nusa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan tidak ada kebijakan yang memberikan akses bebas kepada pesawat militer Amerika Serika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat sebagai program pemerintah yang paling disukai masyarakat dalam survei terbaru lemba
NASIONAL
MEDAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara menyebut sekitar 1,5 juta penduduk di wilayah tersebut terindikasi sebagai
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menanggapi kembali menguatnya wacana pemekaran daerah yang muncul dalam sejum
PEMERINTAHAN
MEDAN Provinsi Sumatra Utara genap berusia 78 tahun pada tahun ini. Namun, sejarah panjang pembentukan wilayah ini berakar jauh sebelum
SENI DAN BUDAYA
PADANG LAWAS Kapolsek Barumun Polres Padang Lawas AKP Golfrit Siregar menjadi pembina apel pagi dalam kegiatan Police Goes to School di
NASIONAL