Ketua DPRD Sumut Desak Dirut Pertamina Evaluasi Total Sumbagut, Soroti Antrean BBM yang Kian Parah
MEDAN Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Arni Sitorus mendesak Direktur Utama PT Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh
POLITIK
KISARAN – Pemilik travel umroh PT Grand Saffa Nauli, Iqbal Ahmed Saiki Pulungan, mempertanyakan keputusan Polda Sumut yang memberhentikan penyidikan kasus dugaan penipuan dana umroh tanpa pemberitahuan kepada korban. Iqbal mengungkapkan, laporan kasus penipuan yang merugikannya hingga hampir Rp 1 miliar tersebut telah dibuat ke Polda Sumatera Utara dengan nomor STTLP/B/694/VI/2023.
Namun, ia menyayangkan penyidik Unit Kamneg Krimum Polda Sumut tidak melakukan pemeriksaan saksi korban secara menyeluruh. “Kami telah membuat laporan atas dugaan penipuan yang dilakukan oleh J, pihak travel umroh. Kami ditipu karena ada ketidaksesuaian dengan apa yang dijanjikan. Kami memiliki bukti semua transfer dan transaksi,” ungkap Iqbal, Senin (27/1/2025).
Menurut Iqbal, pelanggaran terjadi pada kontrak kesepakatan penginapan untuk para jemaah. Bahkan, jemaah dikabarkan ditelantarkan di Mekkah tanpa kejelasan tempat tinggal. “Setelah kami laporkan, J sempat sepakat membayar kerugian dengan cara mencicil. Namun, setelah membayar Rp 50 juta, J malah menggugat kami secara perdata sebesar Rp 10 miliar. Untungnya, majelis hakim menolak gugatan tersebut,” tambahnya.
Pengacara korban, Fadly Roza, menyoroti sikap penyidik berinisial J yang dinilai tidak profesional. Ia mencurigai adanya keberpihakan kepada terlapor, terutama setelah penyidikan diberhentikan tanpa gelar perkara yang melibatkan pihak korban. “Mereka mengaku sudah melakukan gelar perkara, tetapi kami sebagai pihak yang berperkara tidak pernah menerima undangan.
Ini menunjukkan cacat hukum dan ketidakprofesionalan penyidik,” tegas Fadly. Lebih lanjut, Fadly membandingkan kasus ini dengan kasus First Travel yang berakhir dengan pidana, sementara laporan kliennya yang merugi hingga Rp 687 juta dan USD 9.685 justru diberhentikan.
Atas keputusan tersebut, pihak korban telah melaporkan penyidik ke Propam Polda Sumut untuk meminta pemeriksaan terhadap tindakan yang dinilai tidak sesuai prosedur. Hingga berita ini diturunkan, Dirkrimum Polda Sumut Kombes Pol Sumaryono belum memberikan tanggapan terkait pemberhentian penyelidikan kasus ini.
Sementara itu, video yang sempat beredar menunjukkan para jemaah umroh, termasuk lansia, terlantar di lobi hotel di Mekkah setelah diusir dari penginapan. Puluhan jemaah terlihat kebingungan dan beberapa memilih duduk di lantai untuk beristirahat. Salah satu jemaah, Muhammad Irvan Juhri, mengungkapkan bahwa insiden tersebut terjadi akibat ketidaksesuaian total booking hotel dengan perjanjian awal yang dilakukan oleh pihak travel.(trbn)
(christie)
MEDAN Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Arni Sitorus mendesak Direktur Utama PT Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh
POLITIK
JAKARTA Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H.,
NASIONAL
MEDAN Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., me
NASIONAL
DELISERDANG Prestasi membanggakan kembali datang dari Sumatera Utara. Caroline Cicilia Nababan, siswi kelas I SD Negeri 18 Rantau Selata
PENDIDIKAN
BENER MERIAH Pemerintah pusat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di kawasan Tanah Gayo, Aceh. Dalam kurun wak
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bergerak cepat menindaklanjuti tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 sebes
PEMERINTAHAN
MEDAN Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) menjadi motor penggerak lahirny
NASIONAL
MEDAN Kuliah umum Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (15/7/2026), diwarnai interup
NASIONAL
MEDAN Kuliah umum Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (15/7/2026), tak sekadar memb
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mempertanyakan mekanisme verifikasi dalam proses seleksi Taruna Akademi Militer (Akmil)
NASIONAL