JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan preservasi jalan di Sumatera Utara.
Penetapan ini merupakan hasil dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Kamis malam, 26 Juni 2025, di Kabupaten Mandailing Natal.
Informasi ini disampaikan oleh Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/6/2025) sore sekitar pukul 16.00 WIB.
Baca Juga:
"KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta HEL selaku PPK pada Satuan Kerja Proyek Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumatera Utara," jelas Asep.
Selain tiga pejabat tersebut, dua pihak swasta juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yakni KIR selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (DNG) dan RAY, Direktur PT RM. Kedua perusahaan tersebut diketahui bergerak di bidang konstruksi jalan.
Baca Juga:
"Mereka adalah pihak swasta yang memberikan suap kepada tiga orang pejabat dari dua instansi berbeda, yakni Dinas PUPR dan Satker PJN Wilayah I," tambahnya.
Kasus ini mulai mendapat sorotan publik setelah KPK melakukan penyegelan terhadap sebuah bangunan milik PT DNG, yang diduga digunakan sebagai kantor operasional.
Bangunan tersebut berlokasi di Jalan Teratai, Kelurahan Ujungpadang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, dan disegel pada Jumat pagi (27/6/2025) sekitar pukul 09.15 WIB.
Bangunan dua pintu yang terdiri dari dua unit rumah berpagar tinggi itu tampak tidak beraktivitas.
Di pintu utama, terlihat jelas stiker segel KPK berwarna merah-putih bertuliskan "Dalam Pengawasan KPK."
Seorang juru parkir di sekitar lokasi mengatakan sempat melihat aktivitas mencurigakan.
"Sekitar jam 9 pagi banyak mobil parkir di sini, lebih ramai dari biasanya. Ada beberapa orang masuk keluar rumah itu. Saya nggak tahu ada apa, tapi kelihatan seperti petugas," ujarnya kepada wartawan, Jumat (27/6).
Dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 231 juta dari lokasi penangkapan.
Asep menegaskan, penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka.
"Kami masih mendalami aliran dana dan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini. Masyarakat berhak tahu dan kami menjamin transparansi dalam penanganannya," tegasnya.
Kasus ini menambah deretan panjang praktik korupsi di sektor infrastruktur daerah.
KPK kembali mengingatkan seluruh kepala daerah dan pejabat terkait agar tidak menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi maupun korporasi.*
MEDAN Suasana berbeda terlihat di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan pada Kamis (26/6), saat puluhan anak yatim dari dua panti as
Nasional
BANDA ACEH Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah ST, resmi menutup Festival Dalail Khairat seBanda Aceh pada
Seni dan Budaya
BANDA ACEH Sebanyak 35 anggota Komunitas TRB Fishing Aceh mengikuti kegiatan fishing tour ke Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Sabtu (28/6/
Komunitas
MEDAN Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke2 untuk Tahun Buku 2024 pada Sabtu (28/6/2025), bert
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan preser
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
Opini
MEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
Nasional
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
Peristiwa