Purbaya: RI Punya Pertahanan Fiskal Berlapis, Tak Bergantung IMF dan Bank Dunia
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Indonesia memiliki ketahanan fiskal yang kuat di tengah ketidakpastian global. Ia
EKONOMI
MEDAN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting (TOP), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan.
Penetapan tersangka ini merupakan hasil dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis, 26 Juni 2025.
Dalam konferensi pers yang digelar Sabtu (28/6/2025), Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu, menyatakan Topan Ginting bersama empat tersangka lain terlibat dalam praktik suap terkait pengadaan proyek jalan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut.
"Lima tersangka ditetapkan, yakni TOP, RES, HEL, KIR, dan RAY. OTT ini juga mengamankan uang tunai sebesar Rp 231 juta yang diduga bagian dari komitmen fee proyek," ujar Asep.
Karier Melesat Bersama Bobby Nasution
Topan Ginting (42) merupakan alumnus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) angkatan 2007.
Setelah lulus, ia memulai karier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Medan.
Ia pernah menjabat sebagai Kasubbag Protokol Bagian Umum Pemko Medan, Kabid di Dinas Kominfo Medan, hingga dipercaya menjadi Camat Medan Tuntungan.
Kariernya semakin menanjak setelah Bobby Nasution menjabat sebagai Wali Kota Medan.
Pada 2022, Topan dipercaya menjadi Kadis PU Kota Medan.
Bahkan pada 2024, Bobby menunjuknya sebagai Penjabat (Pj) Sekda Kota Medan hingga Pilkada serentak selesai.
Setelah Bobby terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara, Topan kembali ditarik ke provinsi dan dilantik sebagai Kadis PUPR Sumut pada 24 Februari 2025.
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Indonesia memiliki ketahanan fiskal yang kuat di tengah ketidakpastian global. Ia
EKONOMI
JAKARTA KontraS menyatakan akan memboikot seluruh proses persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus di pengadilan milite
NASIONAL
MEDAN Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumatera Utara menempatkan dua anggota polisi dalam penempatan khusus (patsus). Keduany
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivis Andrie Yunus menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpanya. Dalam sura
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan pungutan liar (pungli) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Mantan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengingatkan para Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untu
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengumpulkan pengurus daerah partainya dalam agenda penguatan organisasi di Sekolah Parta
POLITIK
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil mendatangi Istanna Kepresidenan, Jakarta Pusat, untuk menyerahkan surat dari korban penyiraman air keras,
NASIONAL
JAKARTA Helikopter PKCFX yang dioperasikan PT Matthew Air Nusantara jatuh di kawasan hutan Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sanggau, Kali
PERISTIWA