MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, yang menjadi tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi proyek jalan di wilayah Sumut.
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby di hadapan awak media usai menghadiri rapat di Kantor Gubernur Sumut, Senin (30/6/2025).
Ia menyatakan bahwa Topan Obaja akan segera dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas PUPR.
"Tidak ada bantuan hukum ya, dan akan dipastikan untuk dinonaktifkan," tegas Bobby.
Lebih lanjut, menantu Presiden ke-7 RI itu mengingatkan seluruh aparatur pemerintah daerah agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan.
Ia menekankan pentingnya integritas dan kehati-hatian dalam mengemban amanah publik.
"Sudah saya katakan berkali-kali, tetap mawas diri, jangan melakukan kegiatan korupsi. Karena apa yang kita lakukan, sudah diberi amanah, sudah diberi tanggung jawab, itulah yang membuat kita sering lalai," katanya.
Bobby juga mengungkapkan bahwa ini merupakan kasus korupsi ketiga yang melibatkan pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut selama masa jabatannya.
"Yang pasti ini OPD kami yang ketiga yang terlibat kasus korupsi, dan kami menghargai setiap keputusan yang dilakukan oleh KPK," pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka dalam OTT proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara, termasuk Topan Obaja Ginting.
Operasi ini mengungkap adanya dugaan suap dalam proses pengadaan proyek infrastruktur yang melibatkan pihak swasta dan pejabat publik.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan akan mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan, dan memastikan reformasi birokrasi serta pengawasan internal akan terus diperkuat untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.*
(sp/a008)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
