Febrie Adriansyah Ungkap Alasan Tinggalkan Jabatan Jampidsus, Siapa yang Memintanya Mundur?
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
SUMEDANG -Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumedang meningkatkan penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek strategis nasional Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu) ke tahap penyidikan.
Fokus penyidikan adalah dugaan penyimpangan dalam pemanfaatan kayu di kawasan hutan Perum Perhutani seluas lebih dari 100 hektare.
Kepala Kejari Sumedang, Adi Purnama, menyampaikan bahwa praktik ilegal terjadi pada lahan yang dikelola Perum Perhutani KPH Sumedang, Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, yang telah mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk proyek Tol Cisumdawu tahun 2019–2020.
"Penyidikan dilakukan terhadap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan hasil tebangan kayu di lahan 100,80 hektare," ujar Adi saat ditemui di Kantor Kejari Sumedang, Selasa (1/7).
Dari hasil penyelidikan awal, penyidik menemukan adanya indikasi mark-up biaya dalam kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu, yang menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp 227 juta.
Lebih lanjut, Kejari juga menemukan dugaan penggelapan hasil penjualan kayu seperti kayu bakar dan kayu perkakas. Penjualan tersebut dilakukan tanpa pelaporan resmi dan melibatkan pemalsuan laporan pertanggungjawaban oleh oknum internal Perhutani.
Selain itu, ditemukan pula modus pemalsuan dokumen penyerahan kayu kepada masyarakat, padahal kayu tersebut dijual secara komersial oleh pihak tidak berwenang.
"Total kerugian negara akibat praktik ilegal ini ditaksir mencapai Rp 2,18 miliar," ungkap Adi.
Ia menegaskan komitmen kejaksaan untuk menindak tegas segala bentuk penyimpangan, apalagi dalam proyek strategis nasional seperti pembangunan Tol Cisumdawu.
"Kami akan menindak tegas setiap penyimpangan, apalagi yang berkaitan dengan proyek strategis nasional seperti pembangunan jalan tol," tegasnya.
Hingga saat ini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Kejari telah memanggil sejumlah pihak dari internal Perhutani untuk dimintai keterangan lebih lanjut.*
(km/j006)
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
BANDUNG Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang pengalamannya menghadapi demonstrasi selama menjabat
POLITIK
DELI SERDANG Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menggerebek tiga lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) meningkat empat kali lipat sepanjang 20
NASIONAL
MEDAN Kisruh pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AlHikmah Medan kembali mencuat. Persoalan tersebut mencakup status kepemimpi
NASIONAL
PEKANBARU Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau dan Gubernur Riau segera mengambil langkah konkre
NASIONAL
MEDAN Kota Medan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 33 milimeter atau 3,3 sentimeter per tahun. Angka tersebut terungkap dalam
NASIONAL
JAKARTA Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo. Pergantian pimpinan perusahaan
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa Don Ritto alias Idon menilai jaksa penuntut umum (JPU) mencampuradukkan honorarium advokat, kegiatan bisnis, dan hubung
HUKUM DAN KRIMINAL