Purbaya: Duit Bencana Siap Dikucurkan, Asal BNPB Jangan "Ngaco" Hitungannya
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mengucurkan anggaran bencana secara maksimal apabila Bad
EKONOMI
MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah lanjutan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara.
Hari ini, Rabu (2/7/2025), tim penyidik menggeledah sebuah rumah yang disebut-sebut milik pribadi Kepala Dinas PUPR Sumut nonaktif, Topan Obaja Putra Ginting, di kawasan elite Royal Sumatera, Kota Medan.
Penggeledahan dilakukan sejak pukul 09.30 WIB.
Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah petugas kepolisian bersenjata laras panjang tampak berjaga ketat di pintu masuk Cluster Topaz, tempat rumah tersebut berada. Awak media tidak diizinkan masuk ke dalam area perumahan elite tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, proses penggeledahan masih berlangsung.
Belum ada keterangan resmi dari pihak KPK mengenai temuan atau barang bukti yang dibawa dari lokasi tersebut.
Sebelumnya, KPK juga menggeledah Kantor Dinas PUPR Sumut dan membawa sejumlah dokumen serta kardus diduga berisi barang bukti.
Penggeledahan itu dilakukan usai operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Mandailing Natal pada Kamis (26/6/2025) malam.
Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan.
Mereka adalah Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kadis PUPR Sumut; Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Heliyanto (HEL), PPK Satker PJN Wilayah I Sumut; serta dua pihak swasta yakni Akhirun (KIR), Direktur PT DNG; dan anaknya, Rayhan Dulasmi (RAY), Direktur PT RN.
Kelima tersangka diduga terlibat dalam pengaturan proyek infrastruktur jalan di wilayah Sumatera Utara dengan nilai miliaran rupiah.
Uang suap diduga digunakan untuk memuluskan proses tender dan pelaksanaan proyek.
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mengucurkan anggaran bencana secara maksimal apabila Bad
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan penegakan hukum harus berlaku adil bagi seluruh masyaraka
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mempersilakan Polda Metro Jaya memeriksa staf administrasi Kejagung Febrio Adiono dalam penyelidikan ka
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho menjadi salah satu saksi kunci dalam kasus duga
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan mengajukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan peningkatan pada
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas meluncurkan Medan Corpu Smart sebagai platform pembelajaran digital bagi aparatur sipil negara (ASN) di li
PEMERINTAHAN
DELISERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkenalkan sejumlah destinasi wisata dan kuliner khas daerah kepada del
PARIWISATA
MEDAN Rangkaian kegiatan IndonesiaMalaysiaThailand Growth Triangle (IMTGT) mulai digelar di Sumatera Utara (Sumut). Forum tersebut diha
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong pengembangan berbagai komoditas potensial agar memiliki nilai
EKONOMI
MEDAN Penasihat hukum terdakwa Dante Sinaga menilai hubungan kausal antara tindakan kliennya saat masih menjabat di PT Indonesia Asahan Al
HUKUM DAN KRIMINAL