Prabowo Beri Ultimatum Keras: Pejabat Tak Patriotik Silakan Mundur dari Jabatan!
CILACAP Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para pejabat maupun kalangan intelektual yang dinilai tidak memilik
NASIONAL
JAKARTA -Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat akan memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Kepala Kejari Jakarta Pusat, Safrianto Zuriat Putra, menyatakan bahwa pemeriksaan akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, tempat Plate saat ini ditahan karena kasus korupsi BTS 5G.
"Penyidik sudah merencanakan akan memeriksa yang bersangkutan di Lapas Sukamiskin," ujar Safrianto kepada wartawan, Rabu (2/7/2025).
Safrianto menambahkan, keterangan Johnny Plate dibutuhkan karena ia disebut terlibat langsung dalam eksekusi proyek PDNS.
"Eksekusi anggaran itu dari zaman Pak Johnny Plate. Perencanaannya dari zaman menteri sebelumnya, tapi pelaksanaannya dari beliau. Ada surat edaran yang ditandatangani beliau," bebernya.
Namun, Safrianto belum mengungkap kapan tepatnya pemeriksaan akan dilakukan. Hingga kini, Johnny G Plate belum memberikan pernyataan terkait rencana pemeriksaan tersebut.
5 Tersangka dalam Kasus Korupsi PDNS
Dalam pengembangan kasus ini, Kejari Jakpus telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni:
Semuel Abrijani Pangerapan – Dirjen Aptika Kemkominfo 2016–2024
Bambang Dwi Anggono – Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah (2019–2023)
Nova Zanda – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PDNS (2020–2024)
Alfi Asman – Direktur Bisnis PT Aplikanusa Lintasarta (2014–2023)
CILACAP Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para pejabat maupun kalangan intelektual yang dinilai tidak memilik
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, bersama empat orang lainnya sebagai tersangka dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa pendekatan Pemerintah Kota Medan dalam peringatan Hari Buruh Internasion
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah turun langsung memimpin pemusnahan ladang ganja hasil temuan Direktorat Reserse Na
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan keterbukaan informasi publik di d
PEMERINTAHAN
MEDAN Warga Kelurahan Titi Kuning, khususnya yang kerap melintas di Jalan Speksi Kanal, Kecamatan Medan Johor, kini dapat bernapas lega.
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan sejumlah proyek strategis nasional yang tengah dan akan dibangun di Kota Medan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 29 huruf i dan huruf j UndangUndang Nomor 19
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UndangUndang Administrasi Pemerintahan dengan mene
HUKUM DAN KRIMINAL
CILACAP Presiden RI Prabowo Subianto mendorong penguatan pembelajaran bahasa asing bagi pelajar Indonesia sejak jenjang sekolah dasar. B
PENDIDIKAN