Tragedi SPPI Jadi Alarm! Rieke Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola KDKMP Berbasis Hukum dan HAM
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah memperkuat landasan hukum dan perlindungan hak asasi manusia
NASIONAL
MEDAN — Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Sumatera Utara menyatakan bahwa senjata api yang ditemukan di rumah pribadi Kepala Dinas PUPR Sumut nonaktif, Topan Obaja Ginting, merupakan senjata legal yang telah mendapat izin resmi dari Mabes Polri.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Humas Perbakin Sumut, Hanjaya T, yang menegaskan bahwa senjata tersebut merupakan jenis senjata bela diri yang sah secara hukum.
"Saya sudah koordinasi dengan Intelkam Mabes Polri. Itu merupakan senjata bela diri yang sudah mendapatkan izin resmi, yang diteruskan ke Intelkam Polda Sumut," kata Hanjaya kepada wartawan, Sabtu (5/7/2025).
Lebih lanjut, Hanjaya membenarkan pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang sebelumnya menyebut bahwa Topan Ginting pernah menjabat sebagai Ketua Perbakin Kota Medan.
Saat ini, Topan masih terdaftar sebagai Ketua Harian Perbakin Kota Medan periode 2022–2026.
"Beliau masih sah menjadi anggota Perbakin dan menjabat sebagai Ketua Harian Perbakin Kota Medan," ungkap Hanjaya.
Terkait dugaan pelanggaran atas kepemilikan senjata tersebut, Perbakin Sumut masih menunggu keputusan resmi dari Ketua Umum Perbakin Sumut, Achmad Daniel Chardin.
Hanjaya menyebut belum ada surat keputusan yang dikeluarkan hingga saat ini.
"Kami belum bisa memastikan apakah ada pelanggaran. Semua masih menunggu arahan dari Ketua Umum," ujarnya.
Hanjaya juga mengonfirmasi bahwa jenis senjata api yang ditemukan adalah Baretta, sebuah senjata api semi-otomatis yang umum digunakan dalam olahraga menembak maupun bela diri.
"Sudah diketahui secara umum, bahwa senjata yang ditemukan merupakan jenis Baretta," tambahnya.
Terkait kemungkinan pemberhentian Topan Ginting dari keanggotaan Perbakin, Hanjaya menyatakan bahwa keputusan tersebut akan mengikuti proses hukum dan keputusan organisasi lebih lanjut.
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah memperkuat landasan hukum dan perlindungan hak asasi manusia
NASIONAL
BALIKPAPAN PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) me
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi perekonomian Indonesia tetap berada dalam jalur yang stabil dan
EKONOMI
BANDAR LAMPUNG Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Lampung menggagalkan upaya penyelundupan sekitar 5 kilogram sabu dan 202
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 diperkirakan mengalami ken
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons pengajuan praperadilan kedua yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Kepo
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan terduga penyuap Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu&039arif (YQB), tidak ik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan penyidikan dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan pemberian amplop o
HUKUM DAN KRIMINAL
SERDANG BEDAGAI Seorang pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) bernama Agok dilaporkan hanyut saat mandi bersama sejumlah temannya di Sun
PERISTIWA
SOLO Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Jawa Tengah menemui Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Ten
EKONOMI