BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
TANJUNGPINANG - Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek penerapan sistem tiket elektronik (e-ticketing) kapal ferry di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP), Tanjungpinang.
Proyek yang diluncurkan sejak akhir 2024 itu kini menuai sorotan tajam karena dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kepri, Yusnar Yusuf, membenarkan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan proses pengumpulan data dan bahan keterangan terkait proyek tersebut.
"Benar, sedang dilakukan pengumpulan data dan bahan keterangan," ujar Yusnar, Senin (8/7/2025).
Menurutnya, penyidik telah meminta keterangan dari sejumlah pihak yang dianggap relevan dengan penerapan sistem e-ticketing di pelabuhan tersebut.
Namun Yusnar belum dapat membeberkan secara detail siapa saja pihak-pihak yang telah dipanggil dalam tahap awal penyelidikan ini.
"Ada beberapa orang atau pihak yang sudah dimintai keterangan. Pihak-pihak terkait penerapan sistem e-ticketing kapal ferry di Pelabuhan Sri Bintan Pura," tambahnya.
Sebagaimana diketahui, sistem e-ticketing di Pelabuhan SBP mulai diberlakukan pada akhir 2024 melalui kerja sama antara pihak pelabuhan dengan perusahaan swasta penyedia layanan aplikasi dan perangkat tiket digital.
Namun, sejak awal penerapannya, kebijakan ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pengguna jasa.
Dalam praktiknya, banyak pengguna yang mengeluhkan tidak berfungsinya mesin e-ticketing di pintu masuk pelabuhan.
Dari empat unit mesin yang terpasang, sebagian besar sering dalam kondisi tidak aktif dan tidak dapat digunakan untuk pembelian tiket secara elektronik.
Akibatnya, banyak penumpang yang masih memilih membeli tiket secara manual melalui loket.
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN