Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merespons kritik yang muncul dalam film dokumenter Pesta Babi yang menyoroti proyek ketahanan pangan di Papua.
Ia menegaskan program cetak sawah di Merauke, Papua Selatan, justru berdampak pada penurunan harga beras di daerah tersebut.
Amran mengklaim, harga beras di Merauke turun dari sekitar Rp30.000 menjadi Rp12.000–Rp13.000 per kilogram setelah program tersebut berjalan.Baca Juga:
Ia menyebut data itu disampaikan langsung oleh Bupati Merauke dalam rapat di Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
"Itu sekarang Pak Bupati tadi laporkan, 'Pak Menteri terima kasih harga sudah standar seperti daerah lain, Rp12.000–Rp13.000 per kilo," kata Amran.
Menurut Amran, kondisi tersebut menunjukkan bahwa program ketahanan pangan di Papua berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan produksi sekaligus menstabilkan harga pangan di wilayah timur Indonesia.
Ia juga menolak narasi yang menyebut program tersebut sebagai "Pesta Babi".
"Jadi kesimpulannya adalah pesta panen yang kita jalankan," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Amran menjelaskan pemerintah mengalokasikan sekitar Rp5 triliun dari APBN untuk mencetak 80.000 hektare sawah baru di Papua Selatan.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan bibit komoditas seperti kakao, kopi, pala, kelapa, sagu, hingga ubi untuk mendukung petani lokal.
Sementara itu, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menyebut film Pesta Babi memuat sejumlah catatan terkait pelaksanaan proyek, terutama soal pelibatan masyarakat adat dan aspek lingkungan.
Menurut Apolo, terdapat dua isu utama yang perlu diperhatikan, yakni sosialisasi kepada masyarakat adat serta aspek lingkungan, termasuk analisis dampak lingkungan (Amdal) dan pengelolaan lingkungan hidup.
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL