Dan lima tersangka lainnya dari unsur pelaku usaha dan pejabat terkait lainnya
Abdul Qohar mengungkapkan bahwa perkara ini diduga melibatkan kerja sama yang tidak semestinya antara penyelenggara negara dan pihak swasta.
Proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang dinilai sarat penyimpangan hukum yang merugikan negara dalam jumlah sangat besar.
"Dari hasil penyidikan sementara, kerugian negara akibat praktik ini ditaksir mencapai Rp285 triliun," ungkapnya.
Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya dalam mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar.
Menteri BUMN dan pemangku kepentingan lain turut diharapkan memberikan dukungan penuh agar proses hukum berjalan dengan transparan dan akuntabel.
Langkah-langkah koordinasi lintas instansi, termasuk kerja sama internasional, sedang dijajaki untuk memastikan kehadiran tersangka yang belum berada di wilayah hukum Indonesia.*
(bi/a008)
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saipul Abdi, mengungkap dugaan intimidasi dalam sidang perkara korupsi pengadaa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan agar perbedaan sikap politik tidak sampai mengorbankan kepentingan m
NASIONAL
BOGOR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 14 Septem
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Tepat sebulan berlalu, dugaan keracunan yang melibatkan ratusan murid dari dua sekolah akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di
PERISTIWA
BATU BARA Dalam rangka memperkuat kepatuhan internal, meningkatkan integritas aparatur, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang b
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Andre Taulany dikabarkan mulai mengurus kelengkapan administrasi pernikahan dengan aktris Amanda Rigby. Kabar tersebut muncul se
ENTERTAINMENT
TAPTENG Hujan deras memicu banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, Minggu, 13 September 2026. Se
PERISTIWA
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) merespons penetapan yang menyatakan pengajuan banding jaksa penuntut umum (JPU) dal
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus mendorong percepatan sertifikasi aset daerah sebagai bagian dari upaya mengamankan dan menertibkan ase
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta menyoroti lemahnya pengawasan terhadap narapidana kasus korupsi. Menurut
HUKUM DAN KRIMINAL
