JAKARTA – Polda Metro Jaya resmi meningkatkan penanganan perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke tahap penyidikan.
Langkah ini dilakukan usai digelarnya gelar perkara terhadap enam laporan polisi yang masuk, termasuk satu laporan resmi yang diajukan langsung oleh Jokowi.
Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Baca Juga:
"Penyelidik telah melakukan gelar perkara terhadap enam laporan yang sedang ditangani penyelidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Hasilnya, laporan pertama yang diajukan oleh Ir. H. Joko Widodo dinaikkan ke tahap penyidikan," kata Ade Ary.
Gelar perkara atas kasus tersebut dilakukan sehari sebelumnya, tepatnya Kamis (10/7/2025).
Baca Juga:
Menurut keterangan polisi, laporan yang diajukan Jokowi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah, serta manipulasi atau perusakan informasi elektronik.
Selain laporan tersebut, terdapat lima laporan lain yang diterima dari Polda Metro Jaya dan sejumlah polres, dengan substansi perkara mengenai dugaan penghasutan dan penyebaran informasi elektronik yang memicu kebencian.
Dari total enam laporan, tiga telah ditingkatkan ke penyidikan, termasuk laporan dari Jokowi.
Dua laporan lainnya masih menunggu kepastian karena pelapor telah mencabut laporan dan tidak menghadiri undangan klarifikasi.
"Hasil penyelidikan menyimpulkan telah ditemukan dugaan peristiwa pidana, sehingga laporan pelapor atas nama Ir. H. Joko Widodo ditingkatkan ke penyidikan," jelas Ade Ary.
Sebagai informasi, laporan hukum atas isu ijazah palsu Jokowi diajukan pada 30 April 2025.
Meskipun masa jabatan Jokowi sebagai presiden telah berakhir, isu tersebut terus berkembang liar di ruang publik.
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan