Imigrasi Bongkar Jaringan Penyelundupan Manusia ke Australia, 3 WN Pakistan Jadi Tersangka
JAKARTA Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) membongkar sindikat penyelundupan manusia
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e-commerce, tidak menjadi tekanan baru bagi pelaku UMKM, khususnya yang sedang beradaptasi dalam ekosistem digital.
Peringatan ini disampaikan Novita saat kunjungan kerja spesifik ke kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, pada Kamis (25/7/2025).
Ia menyoroti pentingnya keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
"Jangan sampai UMKM yang baru mulai belajar bernapas melalui digital, langsung ditekan dengan kebijakan pajak tanpa kesiapan ekosistem. Mereka ini bukan perusahaan besar, tapi fondasi ekonomi rakyat," kata Novita dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/7).
Legislator asal Dapil VII Jawa Timur itu menyayangkan jika pemerintah terlalu fokus pada legalitas dan formalitas semata, tanpa memperhatikan realitas di lapangan.
Menurutnya, banyak pelaku UMKM yang sudah berupaya mengurus sertifikasi halal, merek dagang, hingga status hukum berbadan usaha, namun masih terhambat oleh lambatnya birokrasi.
"Dari dua tahun lalu mendaftar sertifikasi halal, sampai sekarang belum turun. Sudah diminta untuk formal, tapi tidak difasilitasi secara memadai. Kini malah dibebani pajak," ujarnya menambahkan.
Novita menekankan bahwa penerapan pajak e-commerce justru bisa menjadi penghambat perkembangan usaha mikro jika tidak dibarengi edukasi dan penguatan kapasitas usaha.
Ia menyarankan agar kebijakan diarahkan terlebih dahulu pada penguatan kapasitas produksi, akses pembiayaan, dan digitalisasi.
"UMKM butuh kestabilan, bukan kejutan. Jangan sampai hari ini bisa berjualan, besok tidak bisa karena beban baru. Mereka hanya ingin bisa menyekolahkan anak, menghidupi keluarga, dan menjaga roda ekonomi tetap berputar."
Ia juga menyoroti agar program-program kementerian yang selama ini diklaim kolaboratif tidak berhenti pada seremoni penandatanganan MoU.
Output yang nyata dan berdampak langsung ke pelaku usaha, menurut Novita, adalah ukuran utama keberhasilan.
JAKARTA Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) membongkar sindikat penyelundupan manusia
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyerahkan barang rampasan negara hasil tindak pidana korupsi kepada instansi pemeri
PEMERINTAHAN
JAKARTA Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengecam keras insiden kekerasan yang terjadi dalam laga Elite Pro Academy (EPA) U
OLAHRAGA
BANDA ACEH Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memperkuat kesiapsi
PEMERINTAHAN
PEMATANGSIANTAR Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Pematangsiantar pada Senin (20/4/2026) sore menyebabkan sejumlah ruas
PERISTIWA
BANDA ACEH Sebanyak 112 personel Kepolisian Daerah (Polda) Aceh mengikuti kegiatan donor darah yang digelar bersama Palang Merah Indones
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dikenal sebagai &039sultan&039
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang wilayah pesisir timur Honshu, Jepang, pada Senin (20/4/2026) siang. Badan Meteo
NASIONAL
BANDA ACEH Delapan pemerintah daerah di Sumatera Utara (Sumut) sepakat menghibahkan sebagian dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk membant
PEMERINTAHAN
MEDAN Seorang pengemudi ojek online (ojol) tewas setelah tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Rajawali, Tegal
PERISTIWA