Bantuan Bedah Rumah 2026 Pakai Data BPS, Ini Syarat dan Kriteria Penerimanya
JAKARTA Program Bedah Rumah menjadi salah satu program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membantu masyarakat memi
NASIONAL
JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e-commerce, tidak menjadi tekanan baru bagi pelaku UMKM, khususnya yang sedang beradaptasi dalam ekosistem digital.
Peringatan ini disampaikan Novita saat kunjungan kerja spesifik ke kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, pada Kamis (25/7/2025).
Ia menyoroti pentingnya keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
"Jangan sampai UMKM yang baru mulai belajar bernapas melalui digital, langsung ditekan dengan kebijakan pajak tanpa kesiapan ekosistem. Mereka ini bukan perusahaan besar, tapi fondasi ekonomi rakyat," kata Novita dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/7).
Legislator asal Dapil VII Jawa Timur itu menyayangkan jika pemerintah terlalu fokus pada legalitas dan formalitas semata, tanpa memperhatikan realitas di lapangan.
Menurutnya, banyak pelaku UMKM yang sudah berupaya mengurus sertifikasi halal, merek dagang, hingga status hukum berbadan usaha, namun masih terhambat oleh lambatnya birokrasi.
"Dari dua tahun lalu mendaftar sertifikasi halal, sampai sekarang belum turun. Sudah diminta untuk formal, tapi tidak difasilitasi secara memadai. Kini malah dibebani pajak," ujarnya menambahkan.
Novita menekankan bahwa penerapan pajak e-commerce justru bisa menjadi penghambat perkembangan usaha mikro jika tidak dibarengi edukasi dan penguatan kapasitas usaha.
Ia menyarankan agar kebijakan diarahkan terlebih dahulu pada penguatan kapasitas produksi, akses pembiayaan, dan digitalisasi.
"UMKM butuh kestabilan, bukan kejutan. Jangan sampai hari ini bisa berjualan, besok tidak bisa karena beban baru. Mereka hanya ingin bisa menyekolahkan anak, menghidupi keluarga, dan menjaga roda ekonomi tetap berputar."
Ia juga menyoroti agar program-program kementerian yang selama ini diklaim kolaboratif tidak berhenti pada seremoni penandatanganan MoU.
Output yang nyata dan berdampak langsung ke pelaku usaha, menurut Novita, adalah ukuran utama keberhasilan.
JAKARTA Program Bedah Rumah menjadi salah satu program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membantu masyarakat memi
NASIONAL
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi warga terdampak gempa di Desa Rokilore, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, N
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo menyiapkan sekitar 14 hingga 15 poin perlawanan atau eksepsi menjelang sidang perkara dugaan pencemara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku tidak puas dengan draf Rancangan Undan
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memperkuat sanksi hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Labib meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara segera memastikan penyele
EKONOMI
DELI SERDANG Sapu lidi asal Sumatera Utara semakin diminati pasar Asia. Nilai ekspor komoditas tersebut sepanjang 2026 hingga awal Septe
PERTANIAN AGRIBISNIS
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian bersama Wakil Bupati Syafrizal menerima audiensi dan silaturahmi Himpunan Mahasiswa Islam
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menerima audiensi perwakilan PT Hijau Surya Biotechindo untuk membahas peluang kerja sama
PEMERINTAHAN
BATU BARA Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggar
PEMERINTAHAN