Gelap Berjam-jam, PLN Dipertanyakan: Di Mana Kesiapan Negara Melayani Rakyat?
Pemadaman listrik massal kembali terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, hingga Aceh
PERISTIWA
JAKARTA — Wakil Presiden ke-13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin, menyerukan agar masyarakat tidak ragu mendukung program pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam acara Tasyakuran Milad ke-50 MUI yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025) malam.
Dalam sambutannya, Ma'ruf menegaskan bahwa mendukung program pemerintah yang benar dan bermanfaat bukan berarti menjadi "antek", melainkan bentuk partisipasi dalam membangun bangsa.
Ia pun mengajak MUI dan masyarakat luas untuk menjadi mitra yang jujur sekaligus kritis terhadap pemerintah.
"Kalau ada program pemerintah yang benar dan baik untuk rakyat, tidak usah takut dikatakan antek. Itu harus kita dukung semuanya," ujar Ma'ruf.
Salah satu program yang mendapat perhatian khusus dari Ma'ruf adalah program perumahan subsidi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Menurutnya, program tersebut bukan sekadar kebijakan pemerintah, melainkan juga sejalan dengan nilai-nilai keislaman, yakni sebagai bagian dari pelayanan umat (Khadimul Ummah).
"Perumahan rakyat itu program yang menguntungkan dan memudahkan masyarakat. Ini bukan hanya tugas negara, tapi juga bagian dari kewajiban agama," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ma'ruf mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan siap menerima kritik asalkan tidak nyinyir.
Ma'ruf menekankan bahwa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan publik, MUI harus mengedepankan pendekatan tausyiah, nasihat yang disampaikan dengan kasih sayang dan niat membangun.
"Kalau MUI memberi tausyiah, artinya kita mencintai pemerintah. Bukan sekadar kritik atau nyinyir, tapi memberi arahan dengan penuh tanggung jawab," katanya.
Ma'ruf mengingatkan bahwa dalam relasi antara masyarakat, khususnya lembaga keagamaan seperti MUI, dan pemerintah, terdapat dua peran penting, yaitu menguatkan yang baik, dan meluruskan yang keliru.
Pemadaman listrik massal kembali terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, hingga Aceh
PERISTIWA
JAKARTA Koordinator Tim Hukum Troya, Refly Harun, mendesak Polda Metro Jaya untuk menghentikan penanganan perkara yang menyeret kliennya
NASIONAL
JAKARTA Tim hukum Troya (Tifa and Roy&039s Advocate) berencana melaporkan Wakil Ketua Peradi Bersatu, Lechumanan ke pihak kepolisian.
NASIONAL
JAKARTA Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) menegaskan bahwa misi kemanusiaan untuk Gaza tidak akan berhenti meski sembilan relawan war
INTERNASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyatakan kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan saat krisis
EKONOMI
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyoroti kinerja sejumlah pejabat di lingkungan kementeriannya yang dinilai menyebabk
PEMERINTAHAN
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap penyebab gangguan listrik yang menyebabkan pemadaman di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat (22/5/2
NASIONAL
BANDA ACEH Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh memeriksa sebanyak 15 saksi terkait kasus kebakaran dan pengrusakan yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
SUMATRA UTARA Pemadaman listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatra Utara pada Jumat malam, 22 Mei 2026. Peristiwa yang terjadi se
PERISTIWA
DENPASAR TNI Angkatan Darat (AD) menyatakan kesiapan penuh mendukung pengelolaan sampah berbasis energi terbarukan di Provinsi Bali. Duk
NASIONAL