Gelap Berjam-jam, PLN Dipertanyakan: Di Mana Kesiapan Negara Melayani Rakyat?

SUMUT-Pemadaman listrik massal kembali terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, hingga Aceh. Sejak pukul 18.45 WIB hingga lewat pukul 02.00 dini hari, masyarakat masih bertahan dalam gelap tanpa kepastian kapan listrik kembali menyala.

Gangguan itu bukan sekadar persoalan teknis. Padamnya listrik selama berjam-jam memperlihatkan rapuhnya sistem pelayanan publik pada sektor vital yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat luas.

Di banyak wilayah, suasana berubah mencekam. Jalanan gelap, rumah-rumah tanpa penerangan, dan warga mulai dihantui kekhawatiran terhadap tindak kriminalitas. Ketika negara gagal memastikan pasokan listrik tetap stabil, masyarakat dipaksa menjaga keamanan lingkungan mereka sendiri sepanjang malam.

Keluhan datang dari berbagai lapisan masyarakat. Bayi dan balita kesulitan tidur akibat suhu panas yang menyengat. Lansia mengalami ketidaknyamanan. Aktivitas rumah tangga lumpuh total. Dalam situasi seperti ini, listrik bukan lagi sekadar fasilitas, melainkan kebutuhan pokok yang menentukan kualitas hidup masyarakat.

Dampak ekonomi juga langsung terasa. Pedagang kecil kehilangan pendapatan karena usaha terhenti mendadak. Bahan makanan dan minuman yang disimpan dalam pendingin terancam rusak. Pelaku UMKM berbasis elektronik tidak dapat beroperasi. Transaksi digital terganggu akibat jaringan internet dan perangkat penunjang ikut lumpuh.

Bagi masyarakat kelas bawah yang menggantungkan penghasilan harian, pemadaman panjang berarti hilangnya pemasukan pada hari itu juga. Ironisnya, kerugian tersebut harus ditanggung masyarakat tanpa kejelasan kompensasi maupun informasi yang memadai.

Masalah lain muncul pada buruknya komunikasi pelayanan publik. Sejumlah warga mengaku telah menghubungi Call Center PLN 123, namun petugas tidak mampu memberikan estimasi pasti kapan listrik kembali normal. Jawaban yang mengambang justru memperbesar kepanikan masyarakat.

Situasi ini memperlihatkan lemahnya transparansi dan mitigasi krisis di tubuh PLN. Publik tidak hanya membutuhkan perbaikan jaringan, tetapi juga kepastian informasi yang jujur, cepat, dan bertanggung jawab.

Sebagai perusahaan negara yang menguasai sektor strategis, PLN semestinya memiliki sistem cadangan, pola penanganan darurat, serta komunikasi publik yang jauh lebih siap. Pemadaman mungkin tidak sepenuhnya dapat dihindari, tetapi ketidaksiapan menjelaskan situasi kepada masyarakat menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pelayanan.

Wartawan BITVOnline.com yang meninjau sejumlah titik terdampak menemukan meningkatnya kemarahan warga. Tidak sedikit masyarakat mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pejabat PLN di daerah terdampak akibat pemadaman yang dinilai terlalu lama dan minim penjelasan.

Di tengah besarnya ketergantungan masyarakat terhadap listrik, pemadaman berjam-jam tanpa kepastian bukan lagi sekadar gangguan teknis. Ia telah berubah menjadi cermin lemahnya pelayanan publik yang semestinya menjadi tanggung jawab negara kepada rakyatnya.

(KRISNA)