GEMMA PETA INDONESIA Bergerak! Akan Lakukan Aksi Unjuk Rasa Desak Bupati Tapsel Nonaktifkan Kades Sibongbong, Diduga Salahgunakan Dana Desa

TAPANULI SELATAN — Lembaga organisasi kemasyarakatan Gerakan Masyarakat Dan Mahasiswa Pembela Tanah Air Indonesia (GEMMA PETA INDONESIA) melalui Musno Saidi Siregar, Divisi Kemahasiswaan dan Kemasyarakatan, mendesak Bupati Tapanuli Selatan untuk segera menonaktifkan Kepala Desa Sibongbong, Kecamatan Angkola Selatan, atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2024–2025.

Desakan ini muncul setelah fakta-fakta mencurigakan terungkap di lapangan pasca viralnya pemberitaan mengenai keterlambatan dan ketidakteraturan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sibongbong. BLT baru direalisasikan pada Kamis (10/7/2025), namun tanpa kejelasan periode pencairan dan dilakukan di luar jam kantor tanpa sepengetahuan pihak kecamatan maupun BPD.

Musno Saidi menyebut bahwa pihaknya menemukan banyak kejanggalan dari hasil investigasi di lapangan serta laporan dari masyarakat.

Dugaan pelanggaran yang disoroti di antaranya:

- Kegiatan ketahanan pangan 2023 dan 2024 yang diduga fiktif

- Penyaluran BLT yang diduga mengalami pemotongan

- Kegiatan PKK yang tidak transparan serta berpotensi mark-up

- Pembangunan rabat beton 2024 yang diduga tidak sesuai RAB dan kualitas rendah

"Pembangunan rabat beton tahun 2024 diduga tidak mengacu pada standar SNI. Ini sangat merugikan masyarakat karena kualitas jalannya buruk," ujar Musno.

Lebih lanjut, ia menyebut adanya dugaan penarikan dana sebesar Rp500 juta dari ADD dan DD pada tahun anggaran 2025, namun hingga kini gaji perangkat desa, pengurus BPD, hingga kader desa lainnya belum dibayarkan.

Kegiatan Dana Desa Tahap I 2025 juga belum tampak realisasinya di lapangan.

Menurut Musno, laporan pertanggungjawaban anggaran desa tahun 2024 pun saat ini masih dalam proses pemeriksaan Inspektorat.

Pihaknya berencana mempertanyakan perkembangan audit tersebut dan tidak menutup kemungkinan membawa kasus ini ke ranah hukum.

"Kami akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tapsel. Kami mendesak agar Bupati segera menonaktifkan Kades Sibongbong dan memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran desa," tegas Musno.

Sebelumnya, Kepala Desa Sibongbong, Maradona Sitompul, membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa seluruh LPJ tahun 2024 telah dibuat.

Namun, saat dikonfirmasi oleh awak media, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung maupun bukti fisik kegiatan.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat, terlebih karena pelayanan publik dan hak-hak warga desa dinilai tidak terpenuhi secara layak akibat dugaan penyimpangan ini.*