JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan kritiknya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Ia menilai keputusan tersebut bertentangan dengan semangat dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Semua partai politik mempunyai sikap yang sama, bahwa pemilu sesuai dengan undang-undangnya adalah dilakukan selama lima tahun. Jadi, apa yang sudah dilakukan oleh MK menurut undang-undang itu menyalahi Undang-Undang Dasar," ujar Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (15/7/2025).
Putusan MK dalam perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatur agar pemilu daerah digelar dua hingga dua setengah tahun setelah pemilu nasional.
Hal ini mencakup pemisahan antara pemilihan presiden, DPR, dan DPD (pemilu nasional), serta pemilihan kepala daerah dan DPRD (pemilu lokal).
Namun, menurut Puan, penyelenggaraan pemilu secara serentak setiap lima tahun telah menjadi konsensus politik nasional, dan merupakan amanah konstitusi yang telah dijalankan dalam beberapa periode terakhir.
Sikap senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Komaruddin Watubun.
Ia menyebut bahwa MK telah melangkahi kewenangan DPR sebagai pembentuk undang-undang dengan masuk terlalu dalam ke ranah teknis penjadwalan pemilu.
"Putusan ini bukan lagi hanya menguji konstitusionalitas norma, tapi sudah masuk ke ranah legislasi yang seharusnya menjadi domain DPR dan pemerintah," kata Komaruddin.
PDIP pun berencana mendalami putusan MK tersebut dengan mengundang sejumlah pakar hukum tata negara, termasuk mantan Ketua MK, Mahfud MD, untuk melakukan kajian mendalam.
Meski begitu, Komar mengaku belum ada sikap resmi dari fraksinya maupun tenggat waktu dari pimpinan DPR untuk menindaklanjuti putusan tersebut.
"Belum, belum. Pemilu juga masih jauh," ujarnya.
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
JAKARTA Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkapkan temuan mengejutkan terkait maraknya aktivitas pertambangan ilegal di selu
Peristiwa
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo batal bertemu dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa tidak ada sistem transportasi publik di dunia yang s
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus dugaan korupsi dalam kerja sama pengolahan anode logam antara PT Aneka Tamba
Hukum dan Kriminal
