JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keprihatinannya terhadap beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), yang dinilai berpotensi menghambat efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyoroti secara khusus dua hal krusial dalam draf RUU tersebut, yakni aturan mengenai penyadapan dan kewenangan penyelidik.
"Penyadapan ini sangat penting dalam proses penyelidikan, karena menjadi salah satu metode untuk mendapatkan informasi awal, termasuk dalam menemukan peristiwa pidana maupun dua alat bukti permulaan," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (15/7/2025).
Dalam draf revisi KUHAP yang beredar, penyadapan hanya diperbolehkan dilakukan pada tahap penyidikan dan harus melalui izin pengadilan.
Padahal, KPK selama ini melakukan penyadapan sejak tahap penyelidikan, sebagai bagian dari proses awal pengumpulan bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi.
Jika ketentuan ini tetap diberlakukan, maka KPK baru dapat menyadap setelah kasus secara resmi dinaikkan ke tahap penyidikan.
Budi menilai hal ini akan mengurangi efektivitas dalam menangani perkara korupsi yang seringkali memerlukan informasi awal yang tersembunyi.
Tak hanya penyadapan, KPK juga menyoroti klausul yang menyatakan bahwa penyelidik hanya diberi kewenangan untuk mencari peristiwa pidana, bukan lagi mengumpulkan alat bukti.
"Selama ini, penyelidik KPK dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagai dasar penetapan tersangka. Jika aturan ini diberlakukan, maka ruang gerak penyelidik menjadi terbatas," tambah Budi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa KPK memiliki kewenangan mandiri dalam hal pengangkatan penyelidik.
Oleh karena itu, pasal-pasal yang mengatur secara berbeda dalam RUU KUHAP dinilai kontraproduktif terhadap semangat independensi lembaga antikorupsi.
Budi menyatakan bahwa KPK akan menyampaikan seluruh masukan tersebut secara resmi kepada pemerintah dan DPR.
TAPSEL Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yon Edi Winara, S.H., S.IK., M.H., melakukan kunjungan silaturahmi ke Pondok Pesantren KH. Ahmad Da
Nasional
PALUTA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) dengan tema Meningkatkan
Pemerintahan
PADANG LAWAS UTARA Wakil Bupati Padang Lawas Utara, H. Basri Harahap, menerima kunjungan audiensi dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Maka
Pemerintahan
JAKARTA Kubu Lisa Mariana mengonfirmasi bahwa permohonan untuk melakukan tes DNA dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah dika
Nasional
BALI Jurnalis investigasi dari Elangbali.com, Dede, membantah tegas tuduhan pemerasan yang dialamatkan kepadanya. Ia menyatakan bahwa tudi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wartawan Dede akhirnya angkat suara menanggapi terus berkembangnya narasi liar dan tuduhan tanpa dasar yang menyudutkan nama baikn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pengamat sosial politik Sumatera Utara Wara Sinuhaji menilai sejak masih Partai Nasional Indonesia (PNI) hingga berfusi menjadi Part
Politik
Tapanuli Selatan Sekretaris Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Tapanuli Selatan, Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos, memberikan pe
Nasional
MEDAN Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara bersama Pemerintah Provinsi Sumut yang membahas tanggapan guber
Nasional
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggegerkan jagat politik dengan munculnya bendera baru berlogo gajah berwarna merah dan hitam
Politik