Komnas HAM Desak Revisi RUU KUHAP: Polisi Jadi Pihak Terbanyak Dilaporkan Langgar HAM

JAKARTA – Ketua Komnas HAM, Anisa Hidayah, kembali menyerukan urgensi percepatan revisi Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Seruan ini mencuat menyusul tingginya angka pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam proses penegakan hukum di Indonesia, terutama oleh aparat kepolisian.

"Revisi KUHAP ini harus menjamin hadirnya sistem hukum yang modern dan berperspektif HAM," tegas Anisa dalam diskusi publik bertajuk "Revisi KUHAP dan Jaminan HAM", di Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Baca Juga:

• Wamenkumham: Kejagung, KPK dan TNI Dikecualikan dari Aturan Penyadapan di RUU KUHAP
• Roy Suryo Bantah Ditunggangi Politik dalam Isu Ijazah Jokowi, Tegaskan Murni Kajian Ilmiah

Komnas HAM mencatat, aparat kepolisian menjadi pihak yang paling banyak diadukan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM.

Jenis pelanggaran yang dilaporkan mencakup:

Baca Juga:

• KPK Dikabarkan Sambangi Binjai, Dugaan Kasus Dana Insentif Fiskal Jadi Sorotan
• Revisi KUHAP: Solusi atau Hambatan Baru dalam Penegakan Hukum Pidana?

- Penangkapan dan penahanan tanpa prosedur hukum

- Kekerasan fisik saat interogasi

- Penyalahgunaan wewenang

- Diskriminasi dalam proses penegakan hukum

Anisa menyebut bahwa pola pelanggaran yang berulang ini menuntut adanya perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait akuntabilitas dan perlindungan warga negara.

Komnas HAM menekankan bahwa revisi KUHAP harus mengakomodasi beberapa poin penting berikut:

- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum