JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Surat tersebut berisi permohonan audiensi untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
Langkah itu diambil setelah KPK menilai bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP yang tengah dibahas oleh Komisi III DPR RI.
Baca Juga:
"Kami menyampaikan surat audiensi dan usulan tersebut kepada Presiden, tembusan ke Menteri Hukum (Supratman Andi Agtas)," ujar Imam Akbar Wahyu Nuryamto, Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum KPK, di Gedung Merah Putih, Selasa (22/7/2025).
Imam juga menyebut bahwa surat serupa telah disampaikan kepada Ketua DPR RI dengan tembusan ke Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman.
Baca Juga:
Dalam surat itu, KPK menyampaikan harapan untuk melakukan dialog langsung terkait isi dan arah RUU KUHAP yang dinilai memuat sejumlah isu krusial.
"Kami menyampaikan harapan untuk bisa beraudiensi, sekaligus kami menyampaikan pandangan dan usulan atau konfirmasi terhadap rancangan KUHAP yang kami pegang," kata Imam.
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa lembaganya tidak dilibatkan dalam pembahasan DIM RUU KUHAP oleh pemerintah dan DPR.
"Kami tidak diajak bicara, padahal RUU ini berpotensi menyentuh langsung kerja-kerja pemberantasan korupsi," ujar Setyo dalam keterangannya, Kamis (17/7).
Sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kepentingan besar dalam sistem peradilan pidana, KPK merasa perlu memberikan 17 poin masukan penting terhadap substansi RUU KUHAP.
Masukan itu disusun bersama sejumlah ahli hukum dan akademisi.
RUU KUHAP sendiri telah masuk dalam daftar RUU prioritas tahun 2025 dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan saat ini tengah dalam proses pembahasan di Komisi III DPR RI.
JAKARTA Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak resmi melantik Mayor Jenderal TNI Amrin Ibrahim sebagai Pan
Nasional
SURABAYA Gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye, menjadi sorotan usai menolak bersalaman dengan para pemain Lebanon setelah laga persahab
Olahraga
TABANAN Dalam upaya menjaga kelancaran dan keamanan kegiatan adat di wilayah binaannya, Babinsa Desa Kelating, Sertu Sang Ketut Badung d
Seni dan Budaya
GIANYAR Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, melakukan kunjungan kerja ke sentra
Seni dan Budaya
MIMIKA Upaya evakuasi terhadap tujuh karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang terjebak akibat longsor di area tambang bawah tanah Gras
Peristiwa
JAKARTA Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Kementerian Keuangan kepada
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Analis Senior Departemen Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar segera turun tangan meny
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Dalam upaya memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat, Bhabinkamtibmas Desa Dangin Puri (Dangri) Kelod, Aiptu Suwandono, me
Nasional
TAPANULI SELATAN Ratusan warga dari Kecamatan Angkola Timur dan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Provinsi Sumatera Utara, m
Peristiwa