KPK menekankan bahwa proses legislasi yang menyangkut hukum acara pidana tidak boleh dilakukan secara tertutup, mengingat dampaknya akan sangat luas terhadap sistem penegakan hukum, termasuk upaya pemberantasan korupsi.
"Kami ingin memastikan bahwa prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penegakan hukum tetap terjaga di dalam RUU ini," tegas Imam.
Hingga saat ini, KPK masih menunggu tanggapan resmi dari Presiden maupun DPR RI atas permohonan audiensi tersebut.*
(at/a008)
MEDAN Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Operasi Patuh Toba 2025 kembali menggelar penertiban lalu lintas di sepanjang Jalan Sisingamangaraja
Nasional
MEDAN Asosiasi Alumni Teknologi Teladan (AATT) resmi melakukan audiensi dengan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tena
Pemerintahan
Lamongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan senilai Rp 222 miliar di Bank BJB.
Nasional
LONDON Dunia musik rock berduka. Vokalis legendaris band Black Sabbath, Ozzy Osbourne, meninggal dunia pada Selasa pagi, 22 Juli 2025 wakt
Entertainment
Changzhou, China Tunggal putra andalan Indonesia, Jonatan Christie, berhasil memetik kemenangan penting di babak 32 besar China Open 202
Olahraga
Puncak Sorik Marapi, Madina Menjelang peluncuran nasional Koperasi Merah Putih (KMP) oleh Presiden Prabowo Subianto, Bupati Mandailing N
Nasional
ROKAN HULU Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, memaksa Pemerintah Daerah unt
Peristiwa
MEDAN Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendorong Pemerintah Provinsi untuk lebih kreatif, inovatif, dan berpikir out of t
Pemerintahan
JAKARTA Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi hakhak penerbit
Nasional