Front Demokrasi Rakyat Desak Usut Dugaan Aliran Dana ke BEM UBK, Jangan Biarkan Demokrasi Dicederai
MEDAN Front Demokrasi Rakyat (FDR) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan pemberian dana kepada Badan Eksekutif Mah
NASIONAL
JAKARTA – Penyidik Subdit Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya terus mendalami kasus dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
Pada Kamis, 24 Juli 2025, dua saksi pelapor hadir menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya.
Kedua saksi tersebut adalah Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan, dan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina.
"Saya dicecar sebanyak 26 pertanyaan oleh penyidik, semuanya mengarah ke substansi laporan dan terlapor. Saya yakin dengan keterangan yang kami berikan, penyidik akan segera menetapkan tersangka," ujar Ade Darmawan kepada awak media.
Ade juga mengonfirmasi bahwa penyidik turut menyita barang bukti berupa flashdisk berisi sejumlah video, tautan, dan file digital yang mendukung laporan mereka.
Sementara itu, Silfester Matutina mengatakan dirinya menjawab 46 pertanyaan yang sebagian besar terkait interaksinya dengan beberapa nama yang diduga menyebarkan tuduhan melalui berbagai media, termasuk platform podcast dan siaran televisi.
"Saya ditanya tentang pertemuan dengan sejumlah terlapor, termasuk Saudara Roy Suryo. Termasuk video-video yang dipotong dan ditampilkan dalam program tertentu," terang Silfester.
Ia meyakini, jumlah pelapor dalam kasus ini akan terus bertambah.
Menurutnya, kasus ini tidak sekadar menyangkut penyebaran kabar bohong, tetapi juga menyentuh unsur pencemaran nama baik terhadap Presiden Jokowi.
Sehari sebelum pemeriksaan para saksi, Polda Metro Jaya juga telah memeriksa Joko Widodo selaku pelapor di Polresta Surakarta, Rabu (23/7/2025).
Dalam kesempatan itu, penyidik juga menyita ijazah asli SMA dan S1 milik Jokowi sebagai barang bukti yang akan diuji melalui laboratorium forensik.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menyampaikan bahwa kasus ini telah resmi naik ke tahap penyidikan, mencakup dua objek perkara:
MEDAN Front Demokrasi Rakyat (FDR) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan pemberian dana kepada Badan Eksekutif Mah
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem berencana menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait pemanfaatan cadangan minyak dan
EKONOMI
BANGKA TENGAH Aparat gabungan berhasil menggagalkan dugaan upaya penyelundupan bijih timah ilegal melalui jalur laut di kawasan Pantai P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Herry Dahana, mengajak seluruh elemen masy
NASIONAL
JAKARTA Persidangan dugaan suap yang menjerat mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korup
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua Dekranasda Kota Medan Ny. Airin Rico Waas meninjau langsung Galeri Dekranas
PEMERINTAHAN
JAKARTA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan adanya kesenjangan angga
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menargetkan produksi tabung compressed natural gas (CNG) ukuran 3 kilogram untuk kebutuhan rumah tangga mulai berjala
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan baru dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait hasil audit Badan Pemeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan perbaikan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Tanah Abang den
PEMERINTAHAN