Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAMBI — Helen Dian Krisnawati alias Mamak Helen, yang diduga sebagai pengendali jaringan narkotika dan obat terlarang (narkoba) di wilayah Jambi, menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jambi dengan ancaman pidana mati, Kamis (24/7/2025).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jambi, Muhammad Asri, menyampaikan di depan majelis hakim yang diketuai Domingus Silaban, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika.
"Selama persidangan, tidak ditemukan faktor yang meringankan. Terdakwa dinilai tidak kooperatif dan memberikan keterangan yang berbelit-belit serta tidak mengakui perbuatannya," ujar Jaksa Asri.
Fakta persidangan yang diperkuat oleh keterangan sejumlah saksi kunci dan barang bukti yang diamankan dari saksi Ari Ambok dan Didin, menguatkan keterlibatan Helen dalam jaringan narkoba tersebut.
Helen berhasil diamankan oleh Tim Bareskrim Mabes Polri di kediamannya di daerah Kembangan, Jakarta Barat pada Kamis dini hari, 10 Oktober 2024.
Penangkapan ini dilakukan tidak lama setelah penangkapan Didin, kaki tangan Helen yang sebelumnya menjadi buronan kepolisian.
Sidang lanjutan dijadwalkan pada 1 Agustus 2025 untuk mendengarkan pembelaan dari kuasa hukum terdakwa, duplik dari Jaksa Penuntut Umum, serta putusan dari majelis hakim.
Kasus ini menjadi perhatian publik terkait upaya pemberantasan narkotika di Indonesia, khususnya di wilayah Jambi, dengan tuntutan yang tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba.*
(mt/a008)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK