96% RKAS Disahkan, Disdik Sumut Pastikan Pencairan Dana BOS Lancar
MEDAN Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Pemprov Sumatera Utara, Terang Dewi Susantri Ujung, memastikan pencairan dana Bantuan Operasi
PENDIDIKAN
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa pihaknya tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan layanan Google Cloud oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).
Pengadaan ini berkaitan erat dengan kebutuhan mendesak sistem pendidikan nasional selama masa pandemi Covid-19.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa layanan Google Cloud digunakan untuk mendukung sistem pembelajaran daring yang diterapkan secara nasional saat pandemi melanda.
"Kita ingat saat pandemi, seluruh pembelajaran dialihkan ke metode daring. Tugas-tugas siswa, hasil ujian, semuanya tersimpan di cloud, termasuk Google Cloud," ujar Asep kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (24/7/2025).
Menurut Asep, kebutuhan akan penyimpanan data digital dalam jumlah besar mendorong pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada penyedia layanan cloud.
Namun, proses pembayaran inilah yang kini tengah menjadi fokus penyelidikan oleh lembaga antirasuah.
"Google Cloud itu kan layanan berbayar. Nah, kami sedang mendalami bagaimana alur dan kejelasan dari proses pembayarannya," imbuhnya.
Asep juga menegaskan bahwa kasus ini berbeda dari perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Chromebook itu pengadaan hardware-nya, sementara Google Cloud adalah layanan software-nya. Ini dua kasus berbeda, meskipun berada dalam periode waktu yang hampir bersamaan," katanya.
Kasus Chromebook yang diusut Kejagung terjadi pada rentang waktu 2020 hingga 2022 dan telah menetapkan empat orang tersangka.
Sementara itu, penyelidikan atas layanan Google Cloud masih berada di tahap awal atau penyelidikan (lidik), sehingga belum ada nama tersangka yang diumumkan.
"Karena ini masih tahap lidik, kami belum dapat menyampaikan detail perkara secara terbuka," ucap Asep.
MEDAN Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Pemprov Sumatera Utara, Terang Dewi Susantri Ujung, memastikan pencairan dana Bantuan Operasi
PENDIDIKAN
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kembali bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait uji materi Pasal 21 U
HUKUM DAN KRIMINAL
MAKASSAR Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol. Zulham Effendy, mengungkapkan bahwa tig
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan kesiapan mempercepat pemenuhan seluruh persyaratan administratif dan teknis guna mendukung rencan
PEMERINTAHAN
BINJAI Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai, Harimin Tarigan, mewakili Wali Kota Binjai menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dala
NASIONAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyambut kunjungan kerja Tim Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) R. Narendra Jatna memimpin apel pencanangan pembangunan Zona Integrita
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Kepolisian Resor Nias Selatan menggelar pemeriksaan urine mendadak terhadap sejumlah personel usai apel pagi di Mapolres Ni
NASIONAL
JAKARTA Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral yang dipimpin Kapolri Jenderal Li
NASIONAL