Komeng Dukung Bang Azran Pimpin FORKABI: Memajukan Budaya Betawi adalah Amanat Konstitusi
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
LAHAT– Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menetapkan dua orang kepala desa di Kabupaten Lahat sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pemerasan.
Penetapan ini dilakukan usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Kamis (24/7/2025), yang turut mengamankan 22 orang dari Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat.
Dua tersangka tersebut berinisial N, Ketua Forum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) sekaligus Kepala Desa Padang Pagun, dan JS, Bendahara APDESI yang menjabat Kepala Desa Muara Dua.
Menurut Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel, Adhryansah, kedua tersangka diduga memungut dana dari para kepala desa dengan dalih "iuran forum" yang diklaim akan digunakan untuk kegiatan sosial dan kunjungan silaturahmi ke instansi pemerintah.
"Namun dalam praktiknya, iuran ini merupakan bentuk pemerasan yang dilakukan secara sistematis," ujar Adhryansah dalam konferensi pers, Jumat (25/7).
Dari OTT tersebut, penyidik menyita uang tunai sebesar Rp65 juta, yang merupakan setoran tahap pertama.
Masing-masing desa dipatok membayar Rp3,5 juta dari total iuran tahunan sebesar Rp7 juta.
Adhryansah mengungkapkan, praktik serupa telah berlangsung selama bertahun-tahun.
"Sejak 2005 modus seperti ini sudah berjalan. Hanya saja nominal pungutannya berubah-ubah. Di tahun 2025 ini disepakati sebesar Rp7 juta per desa," ungkapnya.
Ketika ditanya mengenai pihak penerima dana, Kejati Sumsel menyebut penyelidikan masih berlangsung.
Namun, ada indikasi bahwa uang tersebut ditujukan kepada oknum aparat penegak hukum (APH) tertentu.
"Fakta awal menunjukkan indikasi kuat keterlibatan oknum APH, namun belum dapat dipublikasikan lebih lanjut," jelas Adhryansah.
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN