1.720 SPPG Disetop Sementara, Tapi Tetap Terima Insentif Rp6 Juta per Hari
MAKASSAR Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbaga
NASIONAL
SUMSEL - Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dana desa yang terungkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat.
Dua tersangka tersebut berinisial N, Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Pagar Gunung, dan JS, Bendahara Forum. Penetapan ini berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keduanya kini ditahan di Rutan Kelas I Palembang selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 25 Juli hingga 13 Agustus 2025.
Menurut Kejati Sumsel, para tersangka memanfaatkan posisi mereka untuk meminta iuran wajib sebesar Rp7 juta per desa per tahun, dengan tahap awal Rp3,5 juta. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Dana Desa, sehingga termasuk keuangan negara. Dana itu diklaim untuk membiayai agenda Forum, seperti kegiatan sosial dan silaturahmi ke instansi pemerintah.
"Modus seperti ini jelas merugikan masyarakat. Dana desa yang seharusnya untuk pembangunan justru diselewengkan," ujar pejabat Kejati Sumsel.
Dugaan pemerasan ini tidak hanya terjadi di tahun 2025. Kejati Sumsel menduga pola ini telah berlangsung dalam beberapa tahun anggaran sebelumnya. Penyidik juga tengah mendalami kemungkinan adanya aliran dana ke pihak lain, termasuk aparat penegak hukum.
"Kerugian negara sekitar Rp65 juta mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya besar karena menyentuh hak dasar warga desa," lanjut pejabat tersebut.
Sebagai bagian dari pembenahan, Kejati Sumsel berencana melakukan pendampingan pengelolaan dana desa melalui bidang Intelijen dan Datun. Tujuannya adalah mencegah kasus serupa serta menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.
Saat ini, lebih dari 20 saksi telah diperiksa. Penyidikan masih terus berkembang untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lainnya.*
MAKASSAR Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbaga
NASIONAL
MEDAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan menegaskan kawasan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, h
NASIONAL
ASAHAN Suasana penuh semangat dan khidmat menyelimuti acara pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Darul Ulum
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang perkara dugaan sengketa internal keluarga dalam pengelolaan PT Madina Gas Lestari berlangsung panas di Pengadilan Negeri Me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, kembali mengajukan surat kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta Rapat
HUKUM DAN KRIMINAL
MURATARA Operasi tangkap tangan (OTT) mengguncang lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. Seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUMAS Presiden Prabowo Subianto melakukan ziarah ke makam kakeknya, Margono Djojohadikusumo, di sela kunjungan kerja ke Kabupaten Ban
NASIONAL
BEKASI Polisi mengamankan sopir taksi listrik Green SM yang diduga terlibat dalam rangkaian kecelakaan antara KRL dan KA Argo Bromo Angg
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengusulkan perubahan tata letak gerbong khusus perempu
NASIONAL
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menyampaikan sejumlah persoalan krusial daerah dalam kegiatan reses anggota Komis
PEMERINTAHAN