MEDAN — Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk secara serius menelusuri peran tim transisi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam dugaan pergeseran anggaran APBD Provinsi Sumut.
Desakan ini muncul menyusul penangkapan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK beberapa waktu lalu.
Menurut Arief Tampubolon, perwakilan MARAK, tim transisi disebut-sebut memiliki peran dalam perubahan struktur anggaran daerah yang kemudian mengarah pada proyek-proyek yang tengah disorot, termasuk proyek infrastruktur yang menjadi bagian dari OTT tersebut.
Baca Juga:
"Kami mendesak KPK segera memeriksa tim transisi Gubernur Sumut yang kabarnya turut andil dalam pergeseran anggaran, termasuk proyek seperti Jembatan Idano Nayo di Nias, yang bahkan tidak tertuang dalam APBD Sumut 2025," ujar Arief, Sabtu (26/7/2025).
Arief menyebut sejumlah nama yang perlu dimintai klarifikasi oleh KPK karena diduga terkait dalam proses pergeseran anggaran, di antaranya:
Baca Juga:
- Dida, Ketua Kadin yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Sumut
- Yudha, Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi
- Khafi, Komisaris Kawasan Industri Medan (KIM)
- Wahyu, Dosen Universitas Sumatera Utara (USU)
- Dicky, Sekretaris Bappenda-Balitbang Pemprov Sumut
- Ricky, tokoh dari unsur eksternal
Menurut Arief, nama-nama tersebut sudah tidak asing di kalangan masyarakat Sumut, sehingga sangat penting bagi KPK untuk menggali lebih dalam guna memperjelas siapa saja yang terlibat dan menerima aliran dana dalam kasus dugaan korupsi infrastruktur ini.
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan