Polda Sumut Tempati Peringkat Kedua Tingkat Kejahatan Tertinggi Nasional

MEDAN — Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Indonesia sepanjang periode 1 Januari hingga 27 Juli 2025.

Data ini dirilis oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri.

Dari total 242.380 kasus yang ditangani Bareskrim Polri dan seluruh Polda di Indonesia, Polda Metro Jaya tercatat di posisi pertama dengan 36.559 kasus.

Sementara Polda Sumut berada di posisi kedua dengan 31.711 kasus.

Peringkat berikutnya diisi oleh Polda Jawa Timur (19.194 kasus) dan Polda Jawa Barat (17.317 kasus).

Di tingkat kepolisian resor (Polres), Polrestabes Medan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus kejahatan tertinggi, yakni 9.376 kasus.

Disusul oleh Polrestabes Palembang (5.771 kasus) dan Polres Metro Jakarta Timur (4.996 kasus).

Sementara di level kepolisian sektor (Polsek), dua polsek di wilayah hukum Polrestabes Medan mencatat angka tertinggi secara nasional, yakni Polsek Percut Sei Tuan (1.172 kasus) dan Polsek Sunggal (1.047 kasus).

Dari total perkara tersebut, kasus pencurian dengan pemberatan (curat) menjadi tindak kejahatan tertinggi dengan jumlah 28.940 kasus.

Sebagian besar tindak kejahatan itu dipicu oleh persoalan ekonomi.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menyatakan bahwa dibandingkan semester pertama tahun 2024, terjadi peningkatan angka kriminalitas pada semester pertama tahun 2025 sebesar 3,3 persen.

"Memang ada peningkatan, walaupun tidak signifikan, tapi tetap menjadi perhatian serius kami," ujar Ferry saat dikonfirmasi, Minggu (27/7/2025).

Ferry juga mengungkapkan bahwa kasus narkoba turut mengalami peningkatan, meskipun pengungkapan kasus oleh jajaran Polda Sumut termasuk yang tertinggi secara nasional.

"Walaupun pengungkapan kita nomor satu, tapi tindak pidana narkotika tetap meningkat tahun ini," jelasnya.

Ferry menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya preemtif, preventif, hingga represif guna menekan tingkat kejahatan.

Di antaranya, pelaksanaan patroli rutin, patroli malam (blue light), patroli srikandi, serta menggelar operasi-operasi kepolisian secara berkala.

"Kami juga sudah menjalin kerja sama dengan berbagai stakeholder untuk memperkuat pencegahan kejahatan di masyarakat," tegasnya.

Namun, ia menambahkan bahwa persoalan kriminalitas tidak bisa ditangani hanya dari sisi penegakan hukum.

Menurutnya, faktor ekonomi, pengangguran, pendidikan, dan kesejahteraan sosial juga berperan besar dalam mendorong angka kejahatan.

"Kami mengajak pemerintah daerah dan semua pihak untuk bersama-sama menekan angka kriminalitas. Polisi tidak bisa bekerja sendiri. Ini adalah tugas bersama," pungkas Ferry.*

(d/a008)