Jumlah Tersangka Karhutla di Riau Bertambah Jadi 51 Orang, BNPB Minta Penegakan Hukum Diperkuat

PEKANBARU — Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Riau mengungkapkan bahwa jumlah tersangka dalam kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan terus bertambah.

Hingga akhir Juli 2025, total 51 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 41 kasus karhutla yang terjadi di wilayah tersebut.

Informasi ini disampaikan dalam rapat koordinasi nasional penanggulangan karhutla yang digelar secara daring dari Jakarta, dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, serta dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni, Senin (28/7).

"Artinya bertambah, sebelumnya 44 orang (tersangka). Silakan dilaporkan semua, karena ada Menteri Kehutanan bersama kita," ujar Suharyanto dalam arahannya kepada jajaran Satgas Karhutla Riau.

Dari laporan Satgas, total luas lahan yang terbakar sejak Januari hingga Juli 2025 telah mencapai 296 hektare, yang mencakup lahan gambut, mineral, serta kawasan hutan.

Seluruh tersangka kini tengah menjalani proses hukum di Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau.

Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis, di antaranya Pasal 187 dan 188 KUHP dengan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara, serta ketentuan dalam:

- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

- UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang,

- dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Langkah hukum tegas ini diambil sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menindak para pelaku kejahatan lingkungan yang menyebabkan kerusakan ekologis serta gangguan kesehatan masyarakat.

Meski jumlah kasus meningkat, BNPB mencatat adanya penurunan titik panas (hotspot) yang kini tersisa 21 titik yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Untuk mendukung upaya mitigasi, Satgas Karhutla Riau telah menyiapkan:

- 1.102 embung, dengan 1.009 dalam kondisi baik,

- 980 sekat kanal, berfungsi optimal dalam menjaga kelembapan lahan gambut,

- serta 276 menara pemantau api yang ditempatkan di titik-titik rawan kebakaran.

BNPB juga mendorong pemerintah daerah memasang papan informasi dan plang peringatan di lokasi bekas kebakaran, sebagai bagian dari langkah preventif serta edukasi kepada masyarakat.

Menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga awal September 2025, BNPB mengingatkan pentingnya peningkatan sinergi lintas instansi, serta penegakan hukum yang konsisten sebagai bentuk pencegahan karhutla secara sistemik.

"Pembakaran lahan adalah bentuk kejahatan lingkungan berat. Penanganannya harus melibatkan semua pihak, termasuk aparat hukum dan masyarakat. Pencegahan adalah kunci utama," tegas Menteri LHK Raja Juli Antoni dalam kesempatan yang sama.

Pemerintah mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun, dan melaporkan indikasi pembakaran kepada pihak berwenang.*

(at/a008)