Rico Waas dan Aparat Gabungan Menyisir Kampung-Kampung di Belawan yang Diduga Rawan Narkoba
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama aparat gabungan melakukan penyisiran di sejumlah lokasi yang diduga menjadi titik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait ketidaksesuaian standar mutu dan takaran pada distribusi beras.
Dalam rangka proses penyelidikan, hari ini, Senin (28/7/2025), Tim Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK) Gedung Bundar menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam perusahaan sebagai saksi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan adanya pemanggilan tersebut.
"Hari ini terjadwal enam PT akan diperiksa Tim Satgasus P3TPK Gedung Bundar," ujar Anang kepada wartawan.
Keenam perusahaan tersebut akan diperiksa terkait keterlibatan mereka dalam dugaan distribusi beras yang tidak memenuhi standar mutu sebagaimana mestinya.
Kejaksaan pun menyampaikan masih menunggu kehadiran para perwakilan perusahaan.
"Kita tunggu saja, apakah mereka hadir atau tidak hari ini," tambah Anang.
Berikut daftar perusahaan yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh Kejagung:
- PT Wilmar Padi Indonesia
- PT Food Station
- PT Belitang Panen Raya
- PT Unifood Candi Indonesia
- PT Subur Jaya Indotama
- PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group)
Pemanggilan ini merupakan bagian dari tindak lanjut penyelidikan Kejagung setelah sebelumnya ditemukan hasil laboratorium atas lima merek beras premium yang dinyatakan tidak sesuai dengan standar mutu.
Dugaan penyimpangan tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, mengingat beras merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Hingga saat ini, Kejagung belum menyampaikan detail mengenai kemungkinan peningkatan status perkara, namun memastikan proses penegakan hukum akan dilakukan secara objektif dan transparan.
Pemerintah dan aparat penegak hukum terus menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi bahan pangan, termasuk menjamin standar mutu agar masyarakat tidak dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab.*
(d/a008)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama aparat gabungan melakukan penyisiran di sejumlah lokasi yang diduga menjadi titik
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan penurunan drastis jumlah pengungsi korban bencana alam menjelang Hari Raya Idul Fit
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) pasar untuk m
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1447 H / 2026 M, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, meresmikan Jembatan Garuda di Simpang Sitapulak, Nagori Marubun Jaya, Kecamat
NASIONAL
ACEH BESAR Dalam suasana bulan Ramadan yang penuh berkah, Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., melakukan silaturahmi d
NASIONAL
LABUHAN RUKU, 10 Maret 2026 Beredar informasi di media sosial yang menyatakan sebuah mobil masuk ke dalam area Lapas Kelas IIA Labuhan R
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menegaskan belum berencana menaikkan harga BBM subsidi meski harga minyak dunia sempat naik. Menteri Keuangan Purbaya
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tetap beroperasi setelah mendapatkan p
PEMERINTAHAN
MEDAN Harga telur ayam di Provinsi Sumatera Utara kembali mencatat kenaikan signifikan. Beberapa kabupaten bahkan sudah menjual di atas
EKONOMI