Tito menekankan bahwa wacana ini masih dalam tahap diskusi dan belum menjadi keputusan final.
Pemerintah akan terus mengkaji seluruh aspek, termasuk mendengar masukan dari berbagai kalangan masyarakat, pakar hukum tata negara, dan pemangku kepentingan lainnya.
"Kami masih dalam proses mendengarkan dan menimbang. Tidak ada yang instan. Semua dikaji demi memperkuat demokrasi kita dan menjaga efisiensi pemerintahan daerah," pungkas Tito.*