JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyatakan banding atas vonis pidana 3 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.
Langkah banding ini diambil setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan putusan yang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa sebelumnya, yaitu 7 tahun penjara.
"Udah [diputuskan], banding," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Kamis (31/7/2025).
Sementara itu, pihak Hasto Kristiyanto masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya dan belum memutuskan apakah akan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Majelis Hakim menyatakan Hasto terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kasus suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan.
Namun, dalam dakwaan perintangan penyidikan terkait keberadaan Harun Masiku, hakim menyatakan unsur pidana tidak terbukti.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp250 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 3 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto saat membacakan amar putusan, Jumat (25/7/2025).
Usai mendengar putusan, Hasto menyampaikan sikapnya dengan tenang.
Ia mengaku telah mengetahui kemungkinan vonis yang akan dijatuhkan sejak beberapa bulan sebelum persidangan.
"Sejak bulan April saya sudah mendengar informasi terkait angka 3,5 sampai 4 tahun. Saya menyadari bahwa ada aspek kekuasaan yang ikut memengaruhi proses ini," ujarnya kepada wartawan usai persidangan.
Meski menerima putusan tersebut, Hasto menegaskan bahwa dirinya merasa belum memperoleh keadilan yang sesungguhnya.
Meskipun dakwaan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku tidak terbukti di pengadilan, KPK tetap menyatakan komitmennya untuk menuntaskan penelusuran terhadap buronan tersebut. Harun hingga kini masih dalam pencarian pihak berwenang.
KPK menegaskan bahwa proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini akan terus berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum.*
(kp/a008)
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Militer I02 Medan menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada Sertu Riza Pahlivi, prajurit TNI yang didakw
Hukum dan Kriminal
ACEH BESAR Sebanyak 14 pekerja bangunan berhasil dievakuasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar setelah Sungai Lh
Peristiwa
JAKARTA Sayap Partai Golkar yang tergabung dalam Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) resmi melaporkan sejumlah akun media sosial ke Polda
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Tangerang Selatan p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pernikahan Clara Shinta dengan Muhammad Alexander Assad yang baru berlangsung sejak Agustus 2025, kini tengah diterpa kabar kere
Entertainment
TANJUNGBALAI Peristiwa mengejutkan terjadi di salah satu sekolah swasta di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara. adsenseSeorang siswi ber
Peristiwa
KAMPAR Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (Ima Madina) Pekanbaru berhasil menggelar kegiatan Orientasi dan Perkenalan Anggota Baru (OPERT
Pendidikan
LABUHANBATU SELATAN Sebuah bus milik Perusahaan Otobus (PO) Antar Lintas Sumatera (ALS) mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Sum
Peristiwa
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan melakukan revitalisasi terhadap Kantor Bupati Deli Serdang di penghujung tahun 2025.
Pemerintahan
TAPTENG Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Wahyu Endrajaya, memimpin langsung upacara bendera di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 S
Nasional
