Wamenkumham: RKUHAP Kini Sepenuhnya Wewenang DPR, KPK Diminta Berdialog ke Pemerintah

JAKARTA — Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, menanggapi 17 poin keberatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

Menurut Eddy, proses pembahasan RKUHAP kini telah berada di bawah kewenangan Komisi III DPR RI.

"Kan itu sudah wewenangnya Komisi III," ucap Eddy singkat kepada awak media saat ditemui di kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta Timur, Kamis (31/7/2025).

Baca Juga:

• Megawati Kritik KPK di Kongres PDIP: “Saya yang Bikin KPK, Tapi Kok Sekarang Jadi Begini?”
• KPK Segera Tahan 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim, Termasuk Eks Ketua DPRD Kusnadi

Eddy mengklaim telah berdiskusi dengan KPK terkait keberatan tersebut.

Namun, ia enggan memberikan penjelasan lebih lanjut saat dimintai konfirmasi mengenai pernyataan Ketua KPK Setyo Budiyanto, yang menyebut KPK tidak dilibatkan dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RKUHAP oleh pemerintah.

Baca Juga:

• KPK Selidiki Dugaan Korupsi Transaksi Penjualan Gas Oil Antara Perusahaan Indonesia dan Filipina
• Sejarah Abolisi di Indonesia: Tom Lembong Bukan yang Pertama

Sebelumnya, Setyo Budiyanto mengungkapkan ketidaktahuan KPK terhadap acara penandatanganan DIM RKUHAP yang digelar di Kementerian Hukum dan HAM pada 23 Juni 2025.

Ia menilai lembaganya belum diajak berdiskusi secara resmi dalam pembentukan DIM tersebut.

KPK menyampaikan bahwa terdapat 17 poin dalam draf RKUHAP yang dinilai dapat melemahkan fungsi penegakan hukum, khususnya dalam kewenangan pemberantasan korupsi.

Hal ini meliputi aturan penyadapan, pembatasan wewenang penyelidik, hingga ketentuan pencegahan ke luar negeri yang hanya berlaku bagi tersangka.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa temuan tersebut berasal dari hasil diskusi dan kajian internal KPK.

Lembaga antirasuah itu telah menyurati pemerintah dan DPR RI untuk menyampaikan permintaan audiensi, namun hingga saat ini belum menerima tanggapan resmi.

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menanggapi polemik tersebut dengan menyarankan KPK untuk lebih dulu berdialog dengan pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM.