JAKARTA — Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, menanggapi 17 poin keberatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).
Menurut Eddy, proses pembahasan RKUHAP kini telah berada di bawah kewenangan Komisi III DPR RI.
"Kan itu sudah wewenangnya Komisi III," ucap Eddy singkat kepada awak media saat ditemui di kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta Timur, Kamis (31/7/2025).
Baca Juga:
Eddy mengklaim telah berdiskusi dengan KPK terkait keberatan tersebut.
Namun, ia enggan memberikan penjelasan lebih lanjut saat dimintai konfirmasi mengenai pernyataan Ketua KPK Setyo Budiyanto, yang menyebut KPK tidak dilibatkan dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RKUHAP oleh pemerintah.
Baca Juga:
Sebelumnya, Setyo Budiyanto mengungkapkan ketidaktahuan KPK terhadap acara penandatanganan DIM RKUHAP yang digelar di Kementerian Hukum dan HAM pada 23 Juni 2025.
Ia menilai lembaganya belum diajak berdiskusi secara resmi dalam pembentukan DIM tersebut.
KPK menyampaikan bahwa terdapat 17 poin dalam draf RKUHAP yang dinilai dapat melemahkan fungsi penegakan hukum, khususnya dalam kewenangan pemberantasan korupsi.
Hal ini meliputi aturan penyadapan, pembatasan wewenang penyelidik, hingga ketentuan pencegahan ke luar negeri yang hanya berlaku bagi tersangka.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa temuan tersebut berasal dari hasil diskusi dan kajian internal KPK.
Lembaga antirasuah itu telah menyurati pemerintah dan DPR RI untuk menyampaikan permintaan audiensi, namun hingga saat ini belum menerima tanggapan resmi.
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menanggapi polemik tersebut dengan menyarankan KPK untuk lebih dulu berdialog dengan pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM.
"Pemerintah itulah yang menyusun DIM, bukan DPR. Maka sebaiknya KPK menyampaikan masukan mereka kepada pemerintah. Kan mereka satu rumah," ujar Hinca saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Hinca menegaskan bahwa posisi DPR saat ini sudah menyelesaikan pembahasan rancangan awal RKUHAP, dan penyusunan DIM adalah bagian dari tugas eksekutif.
Kendati demikian, ia menyatakan bahwa Komisi III tetap membuka pintu jika KPK ingin menyampaikan aspirasi.
"Kalau KPK mau datang ke DPR, silakan saja. Kami terbuka," tandasnya.*
(kp/a008)
JAKARTA Meski rutin mengepel, lantai rumah sering kali tetap terasa kotor, lengket, atau penuh debu keesokan harinya. Ternyata, kesalahan
Sains & Teknologi
BALI Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, secara resmi menutup Kongres ke6 PDIP yang berlangsung di Bali Nusa Dua Conventio
Politik
TEBING TINGGI Seorang residivis kasus narkotika berinisial S (42), warga Kelurahan Mekar Sentosa, kembali harus berurusan dengan hukum. Ia
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyatakan dukungannya atas langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberi
Nasional
BANDUNG Persib Bandung sukses meraih kemenangan tipis 10 atas tim asal Australia, Western Sydney Wanderers, dalam laga persahabatan yang
Olahraga
JAKARTA Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, nuansa merah putih kembali mewarnai jalanan Ibu
Nasional
BALI Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, melontarkan teguran keras kepada pengurus PDIP Jawa Tengah saat menyampaikan pidat
Politik
KARO Ribuan pengunjung memadati area Taman MejuahJuah (Open Stage) Berastagi, Kabupaten Karo, di malam terakhir Festival Bunga dan Buah (
Seni dan Budaya
JAKARTA Banyak orang mengira bahwa sensasi kulit terasa kencang atau seperti tertarik setelah mencuci wajah adalah tanda bahwa wajah telah
Kesehatan
BANDUNG Laga uji coba internasional antara Persib Bandung melawan Western Sydney Wanderers FC berakhir imbang tanpa gol di babak pertama.
Olahraga
