JAKARTA -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas illegal fishing dengan menangkap tiga unit Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Malaysia yang melakukan pencurian ikan di perairan Selat Malaka. Penangkapan dilakukan oleh kapal pengawas Hiu 16 pada 30 November 2024.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, mengungkapkan bahwa ketiga kapal tersebut tidak hanya menangkap ikan secara ilegal tetapi juga menggunakan alat tangkap terlarang, yaitu trawl, tanpa memiliki dokumen perizinan yang sah di wilayah perairan Indonesia.
“Kami amankan ketiga kapal ini saat mereka tengah beroperasi di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 571, tepatnya di perairan Selat Malaka. Alat tangkap yang digunakan melanggar hukum, dan dokumen kapal tidak sesuai dengan ketentuan,” ujar Pung saat memberikan keterangan di Dermaga Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3), Medan.
Baca Juga:
Kapten kapal Hiu 16, Albert Essing, menjelaskan ketiga KIA yang ditangkap memiliki spesifikasi sebagai berikut:
KM PKFB 960: Kapal berbobot 49,80 GT KM PKFB 1913: Kapal berbobot 68,56 GT KM PKBF 1916: Kapal berbobot 69,07 GTKetiga kapal tersebut membawa muatan sekitar 30–80 kilogram ikan campuran saat ditangkap. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan akibat aksi ini ditaksir mencapai Rp 16.004.582.204.
Baca Juga:
“Kapal-kapal tersebut terdeteksi radar kami berada sekitar 3–5 nautical mile di dalam wilayah perairan Indonesia. Kami segera mendekati, memeriksa, dan mengawal ketiganya menuju Stasiun PSDKP Belawan untuk penyelidikan lebih lanjut,” jelas Albert.
Hingga November 2024, PSDKP telah mengamankan 212 kapal perikanan, yang terdiri dari:
Langkah-langkah ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hampir Rp 3,5 triliun per tahun.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa upaya pemberantasan penangkapan ikan ilegal menjadi prioritas pemerintah untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia.
“Komitmen kami jelas: tidak ada toleransi bagi pelanggaran di laut. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, KKP akan fokus pada ekonomi biru untuk memastikan sektor kelautan dan perikanan mendukung keberlanjutan serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Trenggono.
Dengan terus meningkatkan patroli, pengawasan, dan penegakan hukum, KKP berupaya penuh menjaga kelestarian sumber daya laut serta mencegah praktik-praktik merugikan yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia.
(N/014)
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa perputaran uang dari aktivitas judi online sepanjang se
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdig), Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa pengawasan terhadap platform gim digita
Sains & Teknologi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penyimpangan dalam proses penambahan kuota haji tahun 2024. Pada Selas
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Staf Khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Fiona Handayani (FH), memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menerima kunjungan dari Dewan Pengurus Nasional (DPN) Batak Center di Gedung Kementerian Kebud
Seni dan Budaya
JAKARTA Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Sanusi Tambunan, memberikan penegasan terkait penggunaan sound syste
Peristiwa
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata semangat ke
Pendidikan
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas dan keamanan layanan Program Makanan Bergizi
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terus mendorong percepatan pembangunan layanan kesehatan yang merata dan berkuali
Kesehatan
JAKARTA Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Republik Indonesia, munculnya fenomena pengibaran bendera bertema manga popule
Nasional
