JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Maman Suherman, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sarana fasilitas pengelolaan karet pada tahun anggaran 2021 hingga 2023.
Pemeriksaan terhadap Maman dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (4/8/2025).
Informasi ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis.
Baca Juga:
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Budi.
Maman Suherman diketahui tiba di lokasi pemeriksaan sejak pukul 09.20 WIB.
Baca Juga:
Hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan masih berada dalam proses pemeriksaan oleh tim penyidik.
Meski belum merinci secara detail materi pemeriksaan, KPK menyampaikan bahwa pemanggilan ini merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan kasus dugaan korupsi yang telah berjalan sejak 2024.
Kasus ini berawal dari proyek pengadaan asam untuk proses pengentalan karet yang akan dibagikan kepada para petani.
Namun dalam implementasinya, KPK menduga terjadi praktik penggelembungan harga (mark up) dalam proses pembelian bahan tersebut, yang menyebabkan kerugian negara ditaksir mencapai Rp75 miliar.
Sebagai langkah penanganan, KPK telah mencegah delapan orang bepergian ke luar negeri, termasuk dua pihak swasta berinisial DS dan RIS, satu pensiunan DJ, serta enam aparatur sipil negara berinisial YW, SUP, ANA, AJH, dan MT.
Selain itu, penyidik turut menyita sejumlah uang tunai, dokumen catatan keuangan, serta barang bukti elektronik (BBE) dalam proses penyidikan.
KPK juga tengah mendalami kemungkinan adanya keterkaitan antara kasus dugaan korupsi pengelolaan karet ini dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), sebagai tersangka.
MEDAN Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas resmi menetapkan tujuh misi strategis dalam Rencana
Pemerintahan
BALIGE Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh SMA Negeri 2 Balige di bawah kepemimpinan Ibu Ani Sefriana Nadapdap, S.Pd., M.Si. S
Pendidikan
BINJAI Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, menyampaikan seruan tegas kepada para Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Binja
Pendidikan
MEDAN Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan penerbitan sertifikat tanah wakaf Masjid Jamik yang ber
Pemerintahan
MEDAN Sebanyak 86 narapidana (napi) di Sumatera Utara resmi mendapatkan amnesti dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Mere
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam upaya memperkuat sinergi antarinstansi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bersama Kepolisian Republik
Hukum dan Kriminal
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap praktik peredaran narkoba yang disamarkan dengan kedok kantor organisas
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Masyarakat Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, mengingatkan kembali Pemerintah
Pemerintahan
ACEH Sebanyak 74 narapidana (napi) yang tersebar di berbagai lembaga pemasyarakatan di Aceh dinyatakan bebas setelah menerima amnesti da
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Polri, Brigjen Pol. F.X. Surya Kumara, S.H., M.H., melakukan kunjungan
Nasional
