JAKARTA — Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Dharma Oratmangun, kembali menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi hak cipta, khususnya terkait penggunaan rekaman suara dalam aktivitas komersial seperti di restoran atau kafe.
Ia menanggapi maraknya penggunaan suara alam, termasuk kicauan burung, sebagai alternatif untuk menghindari kewajiban pembayaran royalti musik.
Menurut Dharma, meskipun suara tersebut terdengar alami, penggunaan rekaman tetap berada dalam ranah hak terkait, terutama milik produser rekaman.
Karena itu, pelaku usaha tetap berkewajiban membayar royalti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
"Putar lagu rekaman suara burung, suara apa pun, produser yang merekam itu punya hak terhadap rekaman fonogram tersebut. Jadi tetap harus dibayar," tegas Dharma, Senin (4/7/2025).
Ia menambahkan bahwa restoran dan kafe yang memutar lagu-lagu internasional pun tidak luput dari kewajiban membayar royalti, mengingat Indonesia telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara melalui perjanjian internasional.
"Kalau pakai lagu luar negeri, tetap harus bayar. Kita punya kerja sama dengan luar negeri dan kita juga membayar ke sana," lanjutnya.
Dharma mengingatkan bahwa solusi yang paling adil dan sesuai dengan hukum adalah dengan membayar royalti.
Ia menyayangkan munculnya narasi yang menyebut kewajiban tersebut membebani pelaku usaha kecil.
"Jangan bangun narasi bahwa putar rekaman suara burung seolah-olah itu solusi. Ini bukan soal mematikan usaha kecil, ini soal menghormati hak pencipta," katanya.
Dharma juga menyinggung kasus hukum yang tengah berlangsung, salah satunya terkait dugaan pelanggaran hak cipta oleh restoran Mie Gacoan di Bali.
LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) sebelumnya melaporkan restoran tersebut atas dugaan memutar musik tanpa izin dan tidak membayar royalti sejak tahun 2022.
Dalam regulasi yang berlaku, kewajiban pembayaran royalti telah ditetapkan melalui SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016.
Tarif yang dikenakan bagi restoran dan kafe adalah:
- Royalti Pencipta: Rp60.000 per kursi per tahun
- Royalti Hak Terkait: Rp60.000 per kursi per tahun
LMKN mengajak seluruh pelaku usaha untuk bersama-sama mendukung ekosistem musik nasional dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan.
"Kalau ini dipatuhi, kita bisa mewujudkan keadilan bagi para pencipta dan pelaku industri musik. Ini bukan soal besar atau kecilnya usaha, tapi soal kesadaran hukum dan penghormatan atas karya orang lain," tutup Dharma.*
(km/a008)
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik 10 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik I
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik Komjen Pol. (Purn.) Mathius Derek Fakhiri sebagai Gubernur Pa
Politik
MEDAN Pengakuan mengejutkan terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek peningkatan kapasitas jalan provinsi di Sipion
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan pemotongan dana transfer ke daerah pada tahun 2026. adsenseG
Pemerintahan
SERDANG BEDAGAI Suasana penuh khidmat dan kemeriahan budaya menyelimuti Lapangan Sepak Bola Nagur Pane, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Se
Seni dan Budaya
JAKARTA Penyanyi Lesti Kejora memenuhi panggilan polisi terkait dugaan pelanggaran hak cipta yang diajukan musisi senior Yoni Dores. Les
Entertainment
JAKARTA Tim Nasional (Timnas) Indonesia dipastikan tampil tanpa Calvin Verdonk saat menghadapi Arab Saudi pada lanjutan Kualifikasi Pial
Olahraga
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) segera mencari sol
Peristiwa
BATUBARA Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, menyematkan tanda kenaikan pangkat kepada dua o
Politik
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Ra
Politik
